Skripsi
Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Pada Suku Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program listrik pintar pada PT PLN (Persero) Area Kebon Jeruk, Jakarta Tahun 2014. Pelaksanaan program listrik pintar ini dilaksanakan setiap tahun sejak diluncurkan secara resmi di jakarta dan sekitarnya pada tahun 2010 dengan sasaran utamanya adalah pelanggan daya dibawah 6600 VA. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Aspek yang diteliti adalah aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek birokrasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Aspek komunikasi pada pelaksanaan program listrik pintar secara keseluruhan berjalan efektif dilihat dari jumlah keluhan pelanggan yang rata-rata berjumlah 45 laporan dari keseluruhan jumlah pelanggan listrik pintar dalam semester kedua tahun 2014. Berjalan optimalnya program listrik pintar ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan pelanggan yang menggunakan listrik pintar meningkat tiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 2. Aspek sumber daya, dari segi sumber daya manusia yang ada cukup optimal dilihat dari komposisi pegawai pelaksana program listrik pintar yang sebagian bukan berlatar belakang pendidikan dibidang kelistrikan, tetapi difasilitasi pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi para pegawai pelaksana viii program listrik pintar. Dari segi sumber daya keuangan, sumber dana yang ada sudah sangat optimal digunakan untuk mendukung pelaksanaan program listrik pintar dilihat dari tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. 3. Aspek disposisi secara target pada pelaksanaan program listrik pintar sudah terlaksana dengan cukup optimal dilihat dari komitmen para pegawai dalam melaksanakan penyambungan listrik pintar yang rata-rata berada pada tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero). 4. Aspek birokrasi pada pelaksanaan program listrik pintar sudah terlaksana juga dengan cukup efektif dilihat dari birokrasi yang dilakukan pada saat penandatanganan perintah kerja penyambungan listrik pintar yang tidak harus dilakukan oleh manajer tetapi dilakukan oleh asisten manajer bidang niaga guna mempercepat proses pelaksanaan pelayanan listrik pintar. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 1. Dilihat dari aspek komunikasi diharapkan penerapan komunikasi efektif dan sosialisasi tentang listrik pintar agar tetap dilakukan dan ditingkatkan. Dengan meningkatkan komunikasi maka pemahaman pelanggan akan listrik pintar akan lebih baik lagi dan akan lebih banyak pelanggan yang tidak perlu takut untuk menggunakan listrik pintar. 2. Dilihat dari aspek sumber daya manusia diharapkan dapat lebih menambah jumlah pegawai dengan latar belakang kelistrikan dan lebih mengoptimalkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan guna mencapai kompetensi yang baik bagi para pegawai pelaksanan listrik pintar. Dalam sumber daya keuangan diharapkan ketersediaan dana agar dapat ditambah seiiring dengan pertumbuhan pelanggan yang makin besar setiap tahunnya. 3. Dilihat dari aspek disposisi diharapkan para pegawai pelaksana program listrik pintar dapat lebih berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan yang ada pada PT PLN (Persero). ix 4. Dilihat dari aspek birokrasi diharapkan tetap menggunakan standar operating procedur (SOP) yang sudah ada dengan tetap melihat pada rentang birokrasi yang tidak berbelit dan mempercepat terlaksananya pelayanan program listrik pintar.
Tidak tersedia versi lain