Skripsi
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Komisi Pemberantasan Korupsi
Dari sejak berdirinya KPK, KPK adalah instansi yang selama ini menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Kemudian dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada koruptor, Indonesia menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setelah adanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, KPK menangani perkara-perkara TPPU. Sampai saat ini jumlah perkara TPPU jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah penananganan perkara TPK. Dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Komisi Pemberantasan Korupsi. Implementasi UU TPPU diteliti dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Koordinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan telaah dokumen. Dari penelitian yang dilakukan terhadap Aspek Sumber Daya Manusia ditemukan beberapa permasahan yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia. Dalam aspek Sarana dan Prasana ditemukan permasalahan yaitu kurangnya ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan saksi, dan kurangnya area untuk penyimpanan barang bukti. Dalam Aspek Koordinasi ditemukan permasalahan adanya Kesenjangan atau GAP antara KPK dan POLRI. iv Untuk itu diberikan saran untuk masing-masing permasalahan yang timbul yaitu, perlu penambahan sumber daya manusia, perlu pelatihan secara khusus untuk Pengelola Barang Bukti, penambahan jumlah ruang riksa dan koordinasi yang baik antara penyidik dan penyelidik dalam pembagian ruang riksa. Penambahan area untuk penyimpanan barang bukti, dan peningkatan kerjasama dan dibuatkan Nota Kesepahaman dengan POLRI terkait koordinasi. Dengan saran ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kinerja KPK dalam Implementasi UU RI No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di KPK.
Tidak tersedia versi lain