Tesis
Hubungan Implementasi Kebijakan Dan Kinerja Dewan Kelurahan Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Ekonomi Di Wilayah DKI Jakarta Oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Implementasi Kebijakan dan Hasil Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Ekonomi di Wilayah DKI Jakarta oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini menggunakan variabel tiga variabel yaitu Hubungan Implementasi Kebijakan dan Hasil Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Ekonomi di Wilayah DKI Jakarta oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data adalah kuesioner, telaah dokumen, observasi. Pengolahan data mengunakan program SPSS 12. Hasil analisis penelitian menunjukkan : Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina Ekonomi ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry1=0,641X1 Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukkan oleh adanya persamaan regresi Y = 44,063 + 0,641X1 Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Implementasi Kebijakan lebih baik, maka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) akan meningkat pula. Kekuatan hubungan diantara Implementasi Kebijakan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh koefisien korelasi ry1=0,586. Dengan demikian kontribusi Implementasi Kebijakan terhadap PPMK relatif cukup yaitu sebesar 34,4%. Artinya, 34,4% dari Kinerja Pegawai ditentukan oleh Implementasi Kebijakan, sedangkan 65,6% masih ditentukan oleh faktor lainnya. Hubungan Kinerja Dewan Kelurahan dengan PPMK ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry1=0,803. Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukan oleh adanya persamaan regresi Y = 26,530 + 0,653X2. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Kinerja Dewan Kelurahan meningkat, maka PPMK akan meningkat pula meskipun pengaruhnya relatif besar namun kekuatan hubungan diantara Kinerja Dewan Kelurahan terhadap PPMK bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh ry1=0,803. Dengan demikian kontribusi Kinerja Dewan Kelurahan terhadap PPMK relatif sedang yaitu sebesar 64,5%. Artinya, 64,5% nilai PPMK ditentukan oleh Kinerja Dewan Kelurahan sedangkan 35,5% masih ditentukan oleh faktor lainnya Hubungan Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama terhadap PPMK ditunjukan oleh koefisien korelasi ganda Ry1,.2=0,813. Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukan oleh adanya persamaan regresi ganda yaitu Y= 22,534 + 0,176X1 + 0,574X2, Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama meningkat, maka PPMK akan meningkat pula meskipun pengaruhnya relatif kecil, namun kekuatan hubungan diantara Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan terhadap PPMK bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh R=0,813. Dengan demikian kontribusi Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan terhadap PPMK relatif kuat sebesar 66,1%. Artinya 66,1% nilai Pelaksanaan PPMK ditentukan oleh Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama. Dengan mengacu kepada hasil penelitian yaitu pada kesimpulan pertama diperoleh hasil yaitu hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan terhadap PPMK Bina Ekonomi, dengan demikian sudah sesuai dengan uraian permasalahan tentang hal yang berpengaruh terhadap PPMK Bina Ekonomi, maka variabel Impelementasi Kebijakan merupakan variabel yang cukup berarti nyata terhadap PPMK Bina Ekonomi, sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung perbaikan peningkatan PPMK Bina Ekonomi berisikan penjelasan secara transparan kondisi anggaran yang tersedia untuk PPMK Bina Ekonomi kepada masyarakat maupun kelurahan yang disosialisaikan secara rutin. Pada hasil kesimpulan kedua yaitu hubungan antara Kinerja Dewan Kelurahan terhadap PPMK Bina Ekonomi, meskipun hubungan dan pengaruh tersebut sudah membuktikan bahwa uraian permasalahan tentang PPMK Bina Ekonomi yang dipengaruhi Kinerja Dewan Kelurahan mempunyai hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan, tetapi variabel Kinerja Dewan Kelurahan cukup kuat dalam mempengaruhi program PPMK Bina Ekonomi, dan kontribusi Kinerja Dewan Kelurahan yang dominan terhadap PPMK Bina Ekonomi, khususnya dalam hal pemberian anggaran PPMK Bina Ekonomi, maka perlu penjelasan dari Dewan Kelurahan tentang adanya anggaran PPMK. Dengan mengacu pada hasil penelitian ini yaitu terbukti ditemukannya angka faktor lain dalam penelitian ini rata-rata yang sedang, tetapi meskipun demikian dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa angka faktor lain tersebut sangat perlu dilakukan penelitian lanjutan, untuk menemukan adanya faktor-faktor lain diluar Implementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan, yang dominan dan berpengaruh kuat terhadap PPMK Bina Ekonomi serta memiliki hubungan dengan peningkatannya. Dengan demikian kedua variabel cukup terbukti cukup signifikan dalam kontribusinya dalam mempengaruhi PPMK Bina Ekonomi sehingga perlu dilakukan perhatian khusus kepada kedua variabel ini dalam tujuannya untuk peningkatan pelaksanaan PPMK Bina Ekonomi , sehingga Institusi Pemprov DKI Jakarta, khususnya Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan cukup mempunyai peran yang besar dalam menciptakan situasi terkait dengan PPMK Bina Ekonomi khususnya dalam rangka pembinaan menuju masyarakat Jakarta yang lebih sejahteraan.
Tidak tersedia versi lain