Skripsi
Analisis Pemahaman Pegawai Terhadap Jabatannya Pada Biro Kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal Majelis Pemusyarawatan Rakyat
Tugas yang melekat pada masing-masing jabatan pegawai hakikatnya adalah penunjang pelaksanaan tugas organisasi. Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas organisasi, sudah semestinya setiap pegawai memahami jabatannya secara benar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemahaman pegawai terhadap jabatannya pada Biro Kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal MPR RI dengan pendekatan teori uraian jabatan (job description). Titik berat uraian jabatan adalah menguraikan apa yang dilakukan, menguraikan kegiatan atau fungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan penelaahan dokumen serta pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Unsur jabatan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi nama jabatan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hubungan kerja. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dengan rincian, 21 orang staff dan sembilan orang atasan langsung staff yang bersangkutan. Analisis data dilakukan dengan menguraikan data hasil wawancara terhadap 21 orang staff dan membandingkannya dengan data hasil wawancara terhadap atasan langsung staff yang bersangkutan. Untuk keperluan analisis data, maka dilakukan juga telaah terhadap dokumen data kepegawaian yang diperoleh dari Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian. Selain kedua langkah analisis tersebut, penulis juga melakukan analisis dengan membandingkan data hasil wawancara staff yang bersangkutan dengan data kuisioner analisis jabatan pegawai Setjen MPR RI tahun 2007 dengan format dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hasil penelitian ini menggambarkan pemahaman pegawai Biro Kerumahtanggaan Setjen MPR RI terhadap jabatannya sebagai berikut : 1. Sebanyak 23,81 % dari 21 orang narasumber tidak memahami nama jabatannya. 2. Dilihat dari unsur tugas-tugas yang dilakukan, semua narasumber dapat menyebutkan tugas-tugas yang dilakukan. Hanya saja kebenaran dari jawaban setiap narasumber bersifat relatif karena tidak adanya acuan dalam menilai jawaban setiap narasumber. 3. Dilihat dari unsur tanggung jawab, semua narasumber dapat menyebutkan tanggungjawabnya, hanya saja kebenaran dari jawaban setiap narasumber bersifat relatif karena tidak adanya acuan dalam menilai jawaban setiap narasumber. 4. Terdapat pemahaman yang berbeda-beda mengenai wewenang pegawai. Secara garis besar ada dua kelompok pemahaman yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki wewenang dan pemahaman yang menyatakan pegawai yang bersangkutan tidak memiliki wewenang 5. Ditinjau dari unsur hubungan kerja maka dapat disimpulkan bahwa hampir setiap pegawai memahami hubungan kerja yang harus dilakukan ketika menjalankan tugas-tugasnya. Sebanyak 95,24 % dari 21 orang narasumber memahami hubungan kerjanya dengan jabatan lain dan hanya 4,76 % narasumber menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan jabatan lainnya. Untuk itu penulis menyarankan 1. Setjen MPR RI segera melakukan analisis jabatan dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. Dibandingkan dengan cara pengisian angket dalam pengumpulan datanya, analisis jabatan ini akan menghasilkan deskripsi yang lebih akurat terhadap masing-masing jabatan sehingga ada kepastian mengenai tugas-tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hubungan kerja. 2. Hasil analisis jabatan tersebut hendaknya digunakan pihak Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah.
Tidak tersedia versi lain