Tesis
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Di Bidang Pengelolaan Informasi Publik Di Sekretariat Kabinet
Pengelolaan Informasi yang baik dapat dipastikan akan menghasilkan
data yang akurat dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan dalam
membuat dan mengambil suatu keputusan. Pengelolaan informasi yang baik
juga menjamin Publik agar mudah memperoleh haknya terhadap suatu informasi
karena hal tersebut merupakan salah satu elemen terpenting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dimana publik dapat mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab melalui informasi yang
diperolehnya.
Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
tersebut serta dengan didasari semangat reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat, maka Sekretariat Kabinet melalui
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB 2012 telah menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Kabinet
untuk mengkoordinir pengelolaan informasi publik, mengklasifikasikannya
menjadi informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan.
Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pelaksanaan reformasi di bidang Pengelolaan Informasi Publik di Sekretariat
Kabinet telah dilaksanakan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi serta
seperti yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, kemudian
dirumuskan menjadi permasalahan penelitian berupa tidak adanya prosedur
yang baku dalam pengambilan keputusan, tidak fokus dalam pelaksanaan tugas
dan masih manualnya pendokumentasian terhadap data daninformasi yang ada.
Dengan menggunakan pendekatan metodologi penelitian secara kualitatif
deskriptif dimana hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, obseervasi dan studi dokumen kemudian
hasilnya disajikan dengan mendeskripsikan semua informasi yang diperoleh
maupun pernyataan lisan dari para informan dalam bentuk kata-kata yang
tertulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi Pengelolaan Informasi
Publik telah dilakukan di Sekretariat Kabinet tetapi masih harus dilengkapi
dengan Standard Operational Procedure (SOP), membatasi jumlah anggota Tim
agar efektif, serta pemberian reward dan punishment yang sesuai. Informasi
yang ada saat ini-pun sudah diinventarisir dengan baik dengan membuat dan
memperbaiki informasi apa saja yang dapat diberikan kepada publik tetapi
sayangnya masih dilakukan dengan manual karena PPID Sekretariat Kabinet
belum mempunyai sistem informasi yang memudahkan pengelola dalam
mengelola data dan informasi yang ada, selain itu sarana dan prasarana yang
ada pun dirasa kurang representatif, karena sempit dan berada di lintasan keluar
masuk pegawai.
Untuk itu disarankan kepada PPID Sekretariat Kabinet untuk membuat
dan menerapkan SOP untuk segala kegiatan, meninjau ulang komposisi anggota
tim agar diperoleh hasil kerja yang maksimal bahkan bila perlu di bentuk unit
kerja struktural khusus mengangani infomasi untuk publik agar tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan, pemberian reward dan punishmen-pun agar
dilakukan untuk memacu motivasi dan tanggung jawab anggota tim, selain itu
PPID Sekretariat Kabinet juga disarankan untuk membangun sistem informasi
untuk mempermudahkan pekerjaan serta melakukan koordinasi dengan pihakpihak
terkait ruangan agar diperoleh ruangan khusus untuk pelayanan
pengelolaan informasi untuk publik yang lebih representatif dan meningkatkan
koordinasi antar unit dan anggota PPID untuk meningkatkan tanggung jawab
dan motivasi anggota.
Tidak tersedia versi lain