Tesis
Efektivitas Belanja Daerah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa efektivitas belanja daerah
dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
kurang optimal yang akan dilihat dari aspek-aspek: belanja daerah, program
pengentasan kemiskinan, kebijakan yang pro poor, dan ketepatan target group
dalam penanggulangan kemiskinan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
dengan teknik pengumpulan data menggunakan telaah dokumen dan wawancara
mendalam. Telaah dokumen dilakukan di: BPKKD (Badan Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Daerah), BPS (Badan Pusat Statistik), dan Bappeda (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bojonegoro, sedangkan
wawancara mendalam hanya dilakukan di Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
Belanja daerah sektor sosial di Kabupaten Bojonegoro dapat menurunkan
angka kemiskinan paling besar bila dibandingkan dengan belanja untuk sektor
lain seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Sedangkan
belanja daerah sektor pendidikan mengakibatkan penurunan angka kemiskinan
paling kecil dibandingkan dengan lima sektor yang lain diatas. Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro memang sudah banyak mengeluarkan program-program
pengurangan angka kemiskinan, tetapi jumlah alokasi anggaran dari APBD untuk
program-program tersebut masih relatif kecil. Selain itu, kebijakan yang
menguntungkan orang miskin (pro poor) baru sedikit dikeluarkan dan kurang
sosialisasi. Dan kelemahan pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro yang utama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan adalah
susahnya mendapatkan data tentang orang miskin yang up to date, akurat, dan
valid.
Ada beberapa saran bagi para pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro agar efektivitas belanja daerahnya lebih optimal antara lain
seharusnya ada program khusus dalam belanja pelayanan dasar bidang-bidang:
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian yang ditujukan kepada orang
miskin, agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan secara signifikan
jumlah alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya memperbanyak kebijakan-kebijakan
yang menguntungkan orang miskin misalnya dengan membantu
promosi dan pemasaran bagi produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah), selain itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seharusnya juga
membantu Pemerintah Pusat memperbaiki data tentang jumlah orang miskin dan
dalam melakukan pendataan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.
Tidak tersedia versi lain