Tesis
Analisa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Di Kecamaatan Tambora Kota Adminitrasi Jakarta Barat
Masih banyaknya permaslaahan yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dengan lokasi peneletian dilaksanakan di Kelurahan- Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tambora. Kecamatan Tambora dikenal sebagai kecamatan terpadat di Provi si DKI Jakarta, saran dan prasana di Kecamatan Tambora juga belum terbangun dengan baik. Penelitian ini menganalisa bagaimana mekanisme pelaksanan Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Tambora, bagaimana tingkat partisipasi dan peran serta dari stakeholder yang ada di Kelurahan dan juga bagaimana transparansi dan akuntanbilitas dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dengan key informant, observasi, telaah dokumen dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan : pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ditinjau dari mekanisme pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang diatur dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyerapan aspirasi dan usulan Musrenbang Kelurahan diawali dengan pelaksanaan kegiatan Rembug RW, dalam kegiatan Rembug RW inilah masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT, RW, LMK, FKDM dan tokoh masyarakat menyampaikan usulan untuk pembangunan di wilayahnya. Dalam Musrenbang Kelurahan, Lurah mengundang seluruh stakeholder yang ada di masyarakat serta SKPD dan UKPD terkait untuk mendisuksikan dan menyepakati usul dari masyarakat. Ditinjau dari aspek partisipasi publik diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat semakin berkurang dalam mengikuti musrenbang kelurahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya adalah ketidakjelasan pelaksanaan hasil kesepakatan Musrenbang Kelurahan. Masyarakat juga merasa tidak telalu dilibatkan untuk jenjang musrenbang yang lebih tinggi.Dari aspek transpransi dan akuntabilitas masyarakat menilai, hasil msurenbang Kelurahan selama ini tidak pernah terrealisasi dan masyarakat tidak pernah mendapatkan alasan mengapa hasil kesepatan musrenbnga tersebut tidak jadi terlaksana. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat sebuah website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau hasil kesepakatan msurenbang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Povinsi DKI Jakarta dapat mensosialisasikan website www.musrenbang.jakarta.go.id yang sudah dibangun dengan cara mendatangi setiap Kelurahan dan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan tersebut. Dapat juga dengan cara memanfaatkan media social yang sedang diminati oleh masyarakat seperti Facebook, twitter, Instagram dan sebagainya. Supaya informasi tentang website ini dan apa fungsinya dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat system yang dapat berinteraksi langsung secara dua arah dengan masyarakat untuk memberikan keterangan tentang Musrenbang. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan terkait dengan musrenbang. Sistem yang dibuat dapat berupa memberikan nomor telepon khusus ataupun menggunakan aplikasi whatsapps dimana masyarakat mudah mengakses jika ada pertanyaan. 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat merealisasikan paling tidak satu usulan apa yang menjadi usulan prioritas pembangunan yang berasal dari musrenbang kelurahan, karena usulan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Tidak tersedia versi lain