Evaluasi hasil pelatihan merupakan tahap yang sangat penting dalam pelatihan karena memberikan umpan balik efektivitas training yang dapat digunakan untuk memperbaiki desain pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil evaluasi pelatihan bidang pengadaan barang/jasa di Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau dari aspek reaksi, pembelajaran dan…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat sebagai RPTRA merupakan pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak dan upaya untuk menyediakan ruang terbuka publik yang menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mengetah…
Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannnya melal…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam kerangka negara Indonesia sebagai welfare state dengan tujuan bestuur zorg dan juga pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan n…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berinovasi untuk mempermudah dan mempercepat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui program Sistem Integrasi Layanan Kependudukan (Si Dukun) 3 in 1 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan/RSUD dan BPJS Kesehatan melalui pemanfaatan database kependudukan tetapi belum semua kelahiran di RSUD Budi Asih dapat menerima pelayanan ini. Penel…
Dampak diberlakukannya UU 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Pajak PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kewenangan pemajakan atas tanah dan bangunan merupakan hak dari pemerintah daerah, dengan kata lain hak pemajakan PBB-P2 sejatinya berada pada pemerintah daerah. Pengalihan tersebut juga menandai bertambahnya tanggung jawab pemerintah daerah, seperti penyusunan kebijakan peng…
Program bantuan permodalan bagi wirausaha pemula merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan stimulan bagi penumbuhan wirausaha baru dengan outcome diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Harapan besar tersebut, perlu ditunjang melalui dukungan dan komitmen semua lapisan pemerintah baik pusat dan daerah. Penelitian…
Penelitian ini membahas tentang formasi widyaiswara yang ideal dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang widyaiswara di Pusdiklat Bahasa. Dan Aspek yang dijadikan penelitian yaitu, aspek formasi dan aspek kompetensi widyaiswara, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek pengalaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang formasi ideal widyaiswara dalam menyelenggarakan…