Salah satu perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yakni e-budgeting. Electronic budgeting (e- budgeting) merupakan sistem informasi yang berbasis website yang digunakan untuk memfasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah. e- budgeting dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran lebih efektif dan efi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi program pelatihan analis laboratorium di Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (evaluation research) dengan menggunakan jenis penelitian deskripsi dan pen…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana desa di desa Kayobatu Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Aspek penelitian ini terdiri dari : (1) Rencana atau Program, (2) Ketentuan dan Peraturan, (3) Tujuan dan Kondisi Ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivit…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penataan Pedagang Kaki Lima pada Lokasi Binaan di kawasan Pasar Minggu oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan?”. Fokus permasalahan adalah bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor: 10 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode peneliti…
Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari penatausahaan aset neagra yang mendukung transparansi dan akuntabilitias dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inventarisasi BMN pada kapal Tol Laut yang di kelola oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Pendekatan yang digunakan mengacu pada…
Secara nasional, realisasi penerimaan dari tagihan pajak dalam kasus kepailitan masih sangat rendah, hanya sekitar 18%. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas regulasi, lemahnya struktur kebijakan, dan rendahnya kapasitas teknis pelaksana menjadi kendala utama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan pajak …
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik…