Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan Job Relevant Information terhadap kinerja manajerial pada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Untuk menguji hipotesis – hipotesis digunakan variabel partisipa…
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kulitas laporan keuangan kemudian tingkat pengaruh pengawasan terhadap kulaitas laporan keuangan serta tingkat sistem pengendalian intern dan pengawasan secara bersama- sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik…
Perlakuan akuntansi basis akrual meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan diterima di muka dan belanja dibayar di muka telah diterapkan dan dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK sejak tahun 2010. BPK dhi Biro Keuangan telah memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual yaitu Nota Dinas No 456/ND…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Divisi Bisnis Kartu, juga kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Divisi Bisnis Kartu dalam mengembangkan Kartu Kredit BNI di Indonesia. Kemudian dirumuskan strategi bersaing tingkat bisnis bagi Divisi Bisnis Kartu dalam menghadapi persaingan dalam bisnis kartu kredit dan merumuskan strategi–strategi bersa…
Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta (AGD Dinkes DKI Jakarta) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola keuangan BLUD dijajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi AGD Dinkes DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan evakuasi medis dan pelatihan kegawatdaruratan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehin…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…
Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan amanat Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu S…
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…
Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada a…