Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap daerah harus mengelola barang milik daerahnya salah satunya adalah penatausahaan barang milik daerah. Tesis ini menganalisis Evaluasi Penatausaha…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi dan kepastian hukum mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, estimasi waktu, pros…
Tesis ini membahas tentang Penilaian Kinerja Inspektur Angkutan Udara di Direktorat Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan. Sistem penilaian kinerja pegawai merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, yang tentunya merujuk pada suatu sistem formal, dan terstruktur yang digunakan sebagai instrument untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pek…
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewajiban memenuhi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI sangat penting untuk diangkat karena ANRI sebagai salah satu Badan Publik dan sekaligus sebagai…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan dari pelaksanaan penatausahaan barang milik negara terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pada laporan keuangan di Sekolah Tinggi Perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif analitis, sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan kerja Sekolah Tinggi Perikanan. Data penelitian dip…
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lingkungan pengendalian sistem pengendalian intern pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menjelaskan lingkungan pengendalian dengan aspek penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, pe…
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting. Permasalahan penerapan kebijkan pengadaan barang/jasa dapat menghambat tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penerapan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dila…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah. Focus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah mengenai program kredit usaha rakyat di PT…