Analisis Pembinaan Karir Pegawai Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Keme…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan karir pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam hal belum adanya analisis jabatan yang mendukung formasi pegawai, masih adanya pegawai yang indispliner, kurang mampunya sumber daya manusia dalam menyelesaikan tugas, belum termotivasinya pegawai …

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumb…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…

Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Kota Tangerang

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Bi…

Inti dari Pemerintahan adalah sistem birokrasi, sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataanya keberadaan birokrasi pemerintah sering kali dipandang bagai “ dua sisi mata uang”, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan se…

Analisis Kinerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, Rumusan Masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah Kinerja Pada Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Papua Barat ?. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berarti semua data dijelaskan dengan deskripsi. Data dikumpulkan dari melakukan beberapa wawancara. D…

Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Komite Nasional Keselamatan Transp…

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriftifkualitatif serta teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen, faktor-faktor yang di teliti adalah promosi jabatan, penurunan jabatan/demosi, peminda…

Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Jenderal Kementer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

13.HN.006

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

120 TMEP 2014

Analisis Aspek-Aspek Dalam Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta…

Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga ter…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementer…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Laporan keuangan Kemhan…

Penerapan Sistem Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Pekerjaan Pada Bada…

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta melalui turunannya yaitu Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun secara khusus tanpa terkecuali adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan sistem merit dalam pengelolaan SDMnya, terutama pengelolaan ASN Dipek…