Efektivitas Pengelolaan Arsip Aktif Kepegawaian Pada Building Management Apar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1831000201

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

035 SAPN 2022

Pengelolaan Arsip Aktif Dalam Mendukung Layanan Arsip Pada Biro Umum-Badan Na…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1934050201

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

052 SAPN 2021

Penerapan Sistem Otomasi Pada Penerbitan Surat Persetujuan & Izin Usaha Tetap…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Rencana Penerapan Sistem Otomasi pada Penerbitan Surat Persetujuan dan Izin Usaha Tetap (IUT) di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan satu variabel atau monovariabel yaitu Rencana Penerapan Sistem Otomasi pada Penerbitan Surat Persetujuan dan Izin Usaha Tetap (IUT) di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode pene…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permensesneg Nomor 2 Tahun 2014 …

Penilaian kinerja di Kementerian Sekretariat Negara dilakukan berdasarkan Permensesneg Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Perstasi Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kebijakan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2014. Penilaian prestasi ini diintegrasikan ke dalam aplikasi web based Sistem lnformasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SlM SDM). Penelitian ini ber…

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit J…

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan dilihat dari dimensi bukti nyata (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sampel dalam penelitian ini adalah enam puluh orang pasien rawat inap yang dipilih berdasar purposi…

Pengelolaan BKB Paud At-Tholibin RW 07 Kelurahan Gandaria Selatan Oleh Pokja …

ABSTRAK LHC

Implementasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Sekretariat Kabinet R…

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA Rencana Kerja dan Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Atas dasar tersebut, Pada Tahun 2013, Sekretariat Kabinet telah menetapkan suatu kebijakan sebagai pedoman penganggaran berbasis kinerja yaitu Peraturan Sekreta…

Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Sekretariat Kabine…

ABSTRAK LHC

Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Deputi Bid…

ABSTRAK LHC

Pelaksanaan Tugas Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Di Kelurahan Malaka Jaya…

ABSTRAK LHC