Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional di Indonesia, Pemerintah menyusun strategi pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan pedesaan. Salah satu wujud perhatian pemeritah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah d…
Salah satu hak aparatur sipil negara adalah memperoleh pengembangan kompetensi, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Badan Diklat BPK mempunyai tugas untuk merancang, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Salah satunya adalah menyelenggarakan Diklat Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP). Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama yaitu pendidikan d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dapat diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan. UKPBJ KKP belum menerapkan manajemen risiko tingkat operasional untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kerangka manajemen risiko melipu…
Korps Wanita Angkatan Laut sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Perjalanan panjang dalam melaksanakan perannya membawa Kowal dalam rentang masa pengabdian, sehingga eksistensinya diperhitungkan. Keberadaan Kowal di lingkungan TNI Angkatan Laut, tidak lepas dari pencapaian prestasi dan keberhasilannya dalam melaksan…
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019 yaitu “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. P…