Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat digitalisasi arsip, yang mana digitalisasi merupakan salah satu aspek penting pada implementasi e-government serta penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam digitalisasi arsip aktif guna mendukung pelaksanaan e-government secara efektif dan efisien. Penelitian ini merujuk…