Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1863002147

Deskripsi Fisik

28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

029 TMKN 2021

Efektivitas Kanal Budaya Saya Sebagai Program Pemanfaatan Media Baru Dalam Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1761002131

Deskripsi Fisik

28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

006 TMKP 2021

Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan Dalam Pengelo…

Indonesia adalah negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya adalah lautan, tetapi sistem pengelolaan sumber daya lautnya masih lemah. Indonesia memiliki laut yang lebih luas daripada daratan, dengan populasinya yang tersebar di wilayah pulau-pulau yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu terkait rentang kendali penyelenggara pemerintahan daerah yang luas dan a…

Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Inspektorat Lembaga Adm…

Untuk menunjang kegiatan di Inspektorat LAN, tidak bisarndilepaskan dari sumber daya manusia yang memilki kapasitas di bidangrnpengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuirnbagaimana strategi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dirnInspektorat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.rnBagaimana Strategi Peningkatan kapasitas SDM Inspektorat LAN dilihatrndari aspek…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permenhan Nomor 10 Tahun 2017 Te…

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta efektifitas dan efisiensi serta pelaksanaan pembinaan personel yang menduduki tugas jabatan fungsional tertentu dan umum dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Pertahanan menerbitkan Permenhan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fung…

Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamat…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dengan melihat dari aspek perencanaan program, implementasi dan pengendalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digu…

Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkuatan Perairan Dan Kepelabuhan Di Pelabuhan Mu…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan di Pelabuhan Muara Angke”. Fokus permasalahan adalah bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan di Pelabuhan Muara Angke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan yang menjadi instrumen pengumpulan data ut…

Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahu…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) pengelolaan arsip dinamis,2) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, 3) upaya dalam mengatasi hambatan pengelolaan arsip dinamis pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara da…

Kebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang Berbatasan Dengan Perairan Negara Lain (Studi Kausus Kamla Zona Maritim Barat) Fokus permasalahan adalah BagaimanaKebijakan Bakamla Dalam Penguatan Pengawasan Terhadap Perairan Indonesia Yang Berbatasan Dengan Perairan Negara Lain (Studi Kausus Kamla Zona Maritim Barat)? Metod…

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keemp…

Dalam rangka menjalankan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah membuat kebijakan pengaturan terkait pertambangan mineral dan batubara, yaitu UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu ketentuan dalam UU tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) wajib untuk melakukan pemurnian …