Barang Milik Negara (BMN) adalah aset negara berupa barang yang dibeli dengan menggunakan dana APBN dan/atau melalui perolehan yang sah untuk dikelola dan didayagunakan oleh negara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga Negara, sehingga pengelolaan BMN harus dilakukan dengan tertib, akuntabel, dan transparan. Penatausahaan BMN yang baik merupakan salah satu alat kontro…
Belanja pemerintah menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah terjadinya perlambatan perekonomian global, penurunan permintaan ekspor bahan baku dan melemahnya harga komoditas. Dana APBN yang dibelanjakan pemerintah akan membawa dampak maksimal jika dilakukan pada saat yang tepat. Misalnya belanja subsidi pupuk dan benih akan bermanfaat jika diberikan pada petani menjelang musim ta…
Pengelolaan pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Pilar tata kelola tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi pronsip-prinsip akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya serta disusun sesu…
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAP dimaksud sebagai kriteria penyajian laporan keuangan dalam tujuan akuntabilitas. Variabel yang diteliti adalah Pen…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara pada Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu Penerapan Teknologi Informasi dan Budaya Organisasi sebagai variabel bebas (X) dan Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara sebagai variabel terikat (…
ABSTRAL LHC
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 dengan melihat dari aspek Implementasi, Manfaat dan Konteks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011. Sedangk…
ASBTRAK LHC
Setiap daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam menggali potensi-potensi keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pajak yang termasuk didalamnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 pengalokasia…