Kualitas Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan…

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang modern sebagai paradigma baru dalam sistem pengelolaan keuangan negara dikembangkan dan disosialisasikan baru mulai tahun 2005 dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Opini disclaimer tidak dapat dihindari untuk tahun-tahun awal akibat adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan negara. Kendala-kendal…

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan …

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kulitas laporan keuangan kemudian tingkat pengaruh pengawasan terhadap kulaitas laporan keuangan serta tingkat sistem pengendalian intern dan pengawasan secara bersama- sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik…

Perlakuan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan BPK Dan Strategi BP…

Perlakuan akuntansi basis akrual meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan diterima di muka dan belanja dibayar di muka telah diterapkan dan dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK sejak tahun 2010. BPK dhi Biro Keuangan telah memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual yaitu Nota Dinas No 456/ND…

Analisis Siklus Audit Kinerja Pada Proses Pelayanan Perkara Di Mahkamah Konst…

Edisi

-

ISBN/ISSN

12.KN2.010

Deskripsi Fisik

142 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

175 TMEP 2014

Analisis Aspek-Aspek Dalam Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta…

Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua Kementerian/Lembaga ter…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementer…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Laporan keuangan Kemhan…

Penerapan Sistem Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Pekerjaan Pada Bada…

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta melalui turunannya yaitu Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun secara khusus tanpa terkecuali adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan sistem merit dalam pengelolaan SDMnya, terutama pengelolaan ASN Dipek…

Evaluasi Penatausahaan Di Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota A…

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap daerah harus mengelola barang milik daerahnya salah satunya adalah penatausahaan barang milik daerah. Tesis ini menganalisis Evaluasi Penatausaha…

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Arsip Nasio…

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewajiban memenuhi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI sangat penting untuk diangkat karena ANRI sebagai salah satu Badan Publik dan sekaligus sebagai…

Analisis Kualitas Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Direktorat Adv…

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Mente…