Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan penyisihan piutang uang pengganti di Kejaksaan RI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III maka faktor-faktor dasar implementasi kebijakan yang diteliti adalah …
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang modern sebagai paradigma baru dalam sistem pengelolaan keuangan negara dikembangkan dan disosialisasikan baru mulai tahun 2005 dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Opini disclaimer tidak dapat dihindari untuk tahun-tahun awal akibat adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan negara. Kendala-kendal…
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kulitas laporan keuangan kemudian tingkat pengaruh pengawasan terhadap kulaitas laporan keuangan serta tingkat sistem pengendalian intern dan pengawasan secara bersama- sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik…
Perlakuan akuntansi basis akrual meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan diterima di muka dan belanja dibayar di muka telah diterapkan dan dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK sejak tahun 2010. BPK dhi Biro Keuangan telah memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual yaitu Nota Dinas No 456/ND…
Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta (AGD Dinkes DKI Jakarta) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola keuangan BLUD dijajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi AGD Dinkes DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan evakuasi medis dan pelatihan kegawatdaruratan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehin…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan karir pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam hal belum adanya analisis jabatan yang mendukung formasi pegawai, masih adanya pegawai yang indispliner, kurang mampunya sumber daya manusia dalam menyelesaikan tugas, belum termotivasinya pegawai …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…