Penerapan Manajemen Risiko Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Layanan Pengad…

Penelitian ini berupaya untuk memotret penerapan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data triangulasi antara data kuesioner, wawancara dan telaah dokumen untuk menjawab penerapan manajemen risiko pengadaan barang dan j…

Kualitas Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan…

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang modern sebagai paradigma baru dalam sistem pengelolaan keuangan negara dikembangkan dan disosialisasikan baru mulai tahun 2005 dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Opini disclaimer tidak dapat dihindari untuk tahun-tahun awal akibat adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan negara. Kendala-kendal…

Analisis Audit Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Ta…

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu Analisis Audit Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan key informant, telaah dokumen/studi kepustakaan. Berdasarkan wawancara dengan dengan key informant dan hasil observasi di lapangan bahwa: H…

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan …

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman informasi tentang hubungan tingkat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kulitas laporan keuangan kemudian tingkat pengaruh pengawasan terhadap kulaitas laporan keuangan serta tingkat sistem pengendalian intern dan pengawasan secara bersama- sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik…

Perlakuan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan BPK Dan Strategi BP…

Perlakuan akuntansi basis akrual meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan diterima di muka dan belanja dibayar di muka telah diterapkan dan dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK sejak tahun 2010. BPK dhi Biro Keuangan telah memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual yaitu Nota Dinas No 456/ND…

Analisis Siklus Audit Kinerja Pada Proses Pelayanan Perkara Di Mahkamah Konst…

Edisi

-

ISBN/ISSN

12.KN2.010

Deskripsi Fisik

142 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

175 TMEP 2014

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Ambulans Gawat Dar…

Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta (AGD Dinkes DKI Jakarta) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola keuangan BLUD dijajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi AGD Dinkes DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan evakuasi medis dan pelatihan kegawatdaruratan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehin…

Analisis Pembinaan Karir Pegawai Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Keme…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan karir pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam hal belum adanya analisis jabatan yang mendukung formasi pegawai, masih adanya pegawai yang indispliner, kurang mampunya sumber daya manusia dalam menyelesaikan tugas, belum termotivasinya pegawai …

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumb…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…

Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Kota Tangerang

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…