Sampai dengan tahun 2008 implementasi peganggaran berbasis kinerja di Indonesia belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2009 dikeluarkan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangun Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor 0142/M.PPN/06/2009 dengan perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Badan Pusat Statistik …
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap empat orang informan, obervasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukk…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 huruf e, mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri, guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan BPK RI …
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen. Ada tiga aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : output and outcome oriented, money follow function,…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran kunjungan kerja Anggota dan Komisi-komisi di DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan telaahan dokumen. Aspek yang diteliti yaitu Perencanaan, Pengesahan (Ratifikasi), Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kunjungan Kerja. Hasil penelitia…
Pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Pilar tata kelola tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya serta disusun den…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Timor Leste maka pemerintah melakukan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil melalui dana transfer umum (public grants) dengan memberikan bantuan permodalan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelatihan-pelatihan. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimanakah pelaksanaan dana transfer umum (public grants)pada koperasi, usaha…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas keuangan partai fretilin pada Komisi Pemilihan Umum Timor Leste. Aspek penelitian : Penentuan tujuan dan Tanggung Jawab; Menentukan tindakan Pelaporan Tujuan; Laporan Hasil; Evaluasi Hasil dan Umpan Balik.Metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Telaa…