ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Penanganan sumber daya manusia dalam setiap organisasi harus terus dilaksanakan dan dikembangkan dari hanya sekedar dianggap sebagai faktor produksi ataupun pendukung kegiatan organisasi, menjadi sebuah potensi yang dapat didayagunakan secara maksimal. Dengan penataan sumberdaya manusia organisasi dengan baik maka tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pusat Penelitian Osea…
Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-government menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Demikian halnya di bidang kepegawaian, pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga…
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) / (PTPN X). Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi GCG pada PTPN X ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan reviu dokumentasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada PTPN X belu…
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonomi dan sebagai ibukota negara memiliki permasalahan yang multikompleks dalam mewujudkan layanan kepada warganya, untuk itu diperlukan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi agar dapat melakukan pembenahan diberbagai aspek diantaranya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kebijakan yang diperlukan sehin…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP Jabodetabekjur serta untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Permendagri sebagaimana yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif ku…
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugasnya tentu dilengkapi dengan inventaris, sarana dan prasarana. Kelengkapan pendukung tersebut merupakan barang milik daerah. Saat ini dalam rangka penatausahaan barang milik daerah di Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang Pengelolaan Barang Milik/kekayaan Neg…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC