Kota Depok melalui Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan menetapkan kebijakan pemekaran kecamatan di daerahnya yang sebelumnya memiliki 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Berkenaan de…
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom. Dalam penjelasan pasal ini disampaikan bahwa otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal sehingga wilayah kota dan kabupaten di provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonom. Artinya, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daera…
Pokja LPSE Kabupaten Wakatobi berdiri pada tahun 2012 yang merupakan salah satu program yang mampu mengefektifkan proses lelang yang dilakukan pemerintah. Banyaknya masalah yang terjadi seperti penyelewengan, inefisensi, pencapaian target lelang, terjadinya keributan dalam pelaksanaan lelang, dan masalah SDM yang ada pada LPSE. Tujuan penilitian ini adalah ingin mengetahui efektivitas pokja LPS…
Pokok permasalahan yang diteliti adalah Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kompetensi pegawai terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kompetensi Pegawai terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Kementerian Administrasi Negara dan Penataan Wilayah Timor-Leste…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya di Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Ne…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ”Evaluasi Program Rukun Warga (RW)Binaan Bagi Masyarakat Permukiman Kumuh di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat”. Ditinjau dari aspek sumber daya yang ada serta pelaku pembinaan masyarakat permukiman kumuh, menganalisis sumber permasalahan melalui standar dan kebijakan, serta komunikasi bagi keberhasilan progr…
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masayarakat yang hakiki, sebagai bukti abdi Negara dan abdi masayarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya kepada wajib uji yang melakukan pengujian Kendar…
Pelayanan angkutan bus sekolah merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar SMP dan SMA berupa Angkutan Bus Sekolah secara gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Bus Sekolah pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta…
Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini memiliki tugas dan fungsi pokok dan utamanya adalah melaksanakan pembuatan dan penyusunan risalah tiap kali anggota Dewan atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengadakan rapat atau persidangan. Dalam keterkaitan pelaksanaan tugas dimaksud maka sering yang menjadi sorotan adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Bagian Risalah Sekretariat J…
Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 19c/HP/XIV/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Untuk Temuan Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindak Lanjuti Proses Penyelesaiannya sebesar Rp.415juta, Biro Umum telah menindaklanjuti penyelesaiannya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KPU RI untuk BMN yang hilang pada Sekretariat Jenderal KPU dan Laporan hasi…