Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penjenjangan rencana kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Pendekatan Teori Balanced Score Card (BSC) yang dipadukan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara digunakan dalam menganalis…
Transformasi jabatan fungsional melalui kebijakan penyetaraan telah menciptakan tantangan kompleks dalam pembinaan Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembinaan yang efektif pasca transformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara semi…
Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Staf Utama Operasi Kepolisian Republik Indonesia dinilai belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: 1. Ketidaksesuaian jumlah riil PNS dengan Daftar Susunan Personel (DSP), yang mengakibatkan personel melaksanakan pekerjaan di luar tanggung jawabnya dan berdampak pada pemanfaatan kompetensi yang tidak maksimal, 2. Renda…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek ukuran keberhasilan / indikator kinerja pegawai yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian remunerasi berbasis kinerja harian, serta membangun strategi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pemberian remunerasi berdasarkan capaian kinerja harian pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Bar…
Untuk akses softcopy silahkan buka link http://s.id/geliatmasasulit
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), khususnya dalam implementasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori penilaian kinerja dari Gary Dessler (2017), yang menyatakan bahwa penilaian kinerja terdir…
Bagaimana proses implementasi Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pelaksana Petugas/Anggota Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dan rekomendasi Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Pelaksana Petugas/Anggota Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Thomas B. Smith (1973) yang terdiri dari kebijakan ideal…
Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di…