Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Ambulans Gawat Dar…

Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta (AGD Dinkes DKI Jakarta) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola keuangan BLUD dijajaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas pokok dan fungsi AGD Dinkes DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan evakuasi medis dan pelatihan kegawatdaruratan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehin…

Analisis Pembinaan Karir Pegawai Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementer…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan karir pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam hal belum adanya analisis jabatan yang mendukung formasi pegawai, masih adanya pegawai yang indispliner, kurang mampunya sumber daya manusia dalam menyelesaikan tugas, belum termotivasinya pegawai …

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumb…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…

Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Tangerang

Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan amanat Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu S…

Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Kota Tangerang

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…

Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Aspek Layanan Publik Pada Pemerintah Kot…

Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada a…

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Bi…

Inti dari Pemerintahan adalah sistem birokrasi, sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataanya keberadaan birokrasi pemerintah sering kali dipandang bagai “ dua sisi mata uang”, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan se…

Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Jenderal Kementer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

13.HN.006

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

120 T MEP 2014

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh…

Edisi

-

ISBN/ISSN

NPM 12.KN.017

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

003 TMEP 2014

Pengembangan Agribisnis Perkebunan karet Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jam…

ABSTRAK LHC