Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Faktorfaktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data adalah dengan wawancara terbuka dan telaah dokumen. Penulis menggunakan teori George C. Edw…
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta mengatasi keterbatasan lahan untuk memakamkan jenazah orang Terlantar di TPU Tegal Alur. Saat ini, untuk mengatasi kelangkaan lahan pemakaman bagi masyarakat umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, diterapkan prosedur makam tumpang. Makam tumpang yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI J…
Motivasi dan Kompetensi Pegawai dalam Melaksanakan Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi baik buruknya pelayanan kependudukan. Pelayanan kependudukan di Labuhanbatu mengalami banyak kendala yang berdampak pada terlambatnya penyelesaian dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini diketa…
Pengembangan Aparatur Sipil Negara merupakan suatu rangkaian kegiatan sangat penting dalam organisasi pemerintahan dalam rangka menjadikan aparatur sipil Negara yang mempunyai kemampuan handal dan professional dalam melayani masyarakat..Adapuntujuandaripelaksanaanpenelitianiniuntuk mengetahui tentang pengembangan aparatur sipil negarapada kantor LembagaAdministrasi Negara dalam studi kasus Satp…
Penilaian kinerja di Kementerian Sekretariat Negara dilakukan berdasarkan Permensesneg Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penilaian Perstasi Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kebijakan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2014. Penilaian prestasi ini diintegrasikan ke dalam aplikasi web based Sistem lnformasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SlM SDM). Penelitian ini ber…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tentang jenis informasi yang wajib diumumkan dan tersedia setiap saat berdasarkan Permensesneg Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan meninjau dari beberapa aspek berupa aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar b…
Mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, tetapi masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini dapat di…
ABSTRAK LHC
Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 08 Tahun 2014 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Badan SAR Nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diambil berdasarkan teori yang dikemukan oleh Edward III yaitu terdiri dari komunikasi, sumber da…
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi di lingkungan Badan SAR Nasional dibuat dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengumpulan, penyampaian, pengolahan data dan informasi. Peraturan ini juga dibuat agar dapat mempermudah pelayanan data dan informasi bagi instansi, institusi…