Pemerintah selaku organisasi publik walaupun pada hakikatnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi organisasi publik ini tetap harus dapat diukur kinerjanya. Sejauh ini telah banyak dikembangkan berbagai metode pengukuran kinerja, salahsatunya kemunculan gagasan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bentuk implementasi PMK RI Nomor …
Sebagai organisasi publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dituntut mampu memberikan kinerja yang baik. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan tugas Menko Polhukam yaitu membantu Presiden dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di…