PDF ADA
Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Nomor 55 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak, kewenangan yang awalnya berada di pemerintahan pusat, sekarang kewenangan tersebut didesentralisasikan ke daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang desa yang ditetapkan pada tahun 2014 lalu, masing-masing desa memperoleh sumber pendanaan dari…
Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Posyandu di Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat di Kelurahan Petamburan dan strategi dalam mengoptimalkan partisipasi Masyarakat kedepannya di Kelurahan Petamburan. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ya…
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan ditemukan beberapa permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangun…
Buku ini disusun dalam enam bagian yang saling melengkapi. Keenam bagian tersebut merupakan cakupan bahasan teori dan konsep yang diperkaya temuan beberapa hasil penelitian terkait. Pada bagian pertama diuraikan mengenai ragam kondisi yang melatarbelajangi eksistensi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek strategis pembangunan. Bertolak dari kesadaran eksistensi tersebut maka pengembangan ma…