1. Tata Kelola Komunitas Terhadap prostitusi. 2. Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan. 3. Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah. 4. Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan. 5. Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi. 6. Peran Inspektorat Daerah.
1. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan SDA. 2. Kerjasama Antar Provinsi. 3. Pengetahuan Anggaran, Efektivitas. 4. Memahami Kembali Konsep Dasar dekonsentrasi. 5. Evaluasi Kinerja Kebijakan.