Governance Intelligence And Quotient: Sebuah Alat Ukur Kinerja Individu Kepal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-203-245-8

Deskripsi Fisik

216 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Put g

Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik

Kesempurnaan administrasi & organisasi terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, apabila berjalan seirama dengan perkembangan konseptual dan kontekstual kemudian diperkuat kebijakan publik dengan dimotori manusia yang berwawasan keilmuan dan ketaqwaan. Materi yang terkandung dalam administrasi dibagi tiga pasang pengertian yakni pertama administrasi arti luas dan sempit. kedua administr…

Dasar-Dasar Behavioral Dalam Kebijakan Publik: Prasangka dan Diskriminasi Int…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-229-594-5

Deskripsi Fisik

527 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 DAS

Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-979-1078-91-7

Deskripsi Fisik

253 hlm. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 Ind k

Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

978-602-6948-64-9

Deskripsi Fisik

268 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 Ind k

Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97820-3-1

Deskripsi Fisik

xxxvi, 273 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 BEK

Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1078542

Deskripsi Fisik

xi, 197 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 Ind p

Dasar-Dasar Behavioral Dalam Kebijakan Publik: Bias Dan Kompetensi Ekonomi Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

458 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 DAS

Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Keb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-217-228-4 &

Deskripsi Fisik

262 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 Wah a

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Demikian juga di dalam struktu…