Implementasi Perda Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Rangka Optim…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2012011422

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

109 SAPN 2023

Analisis Transformasi Digitalisasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal D…

Transformasi digital saat ini mempengaruhi pengelolaan arsip. transformasi digital dalam bidang kearsipan memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh institusi dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya kegiatan digitalisasi arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Banyak institusi pemerintahan hanya berfokus pada kebija…

Pengelolaan Arsip Vital dalam Layanan Arsip Keluarga Pada Suku Dinas Perpusta…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan arsip vital dalam Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) ditinjau dari 3 tahap yaitu identifikasi arsip, perlindungan dan pengamanan arsip, serta penyelamatan dan pemulihan arsip. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah d…

Efektivitas Program Layanan Jemput Bola Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudu…

Kelurahan Tajur merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program layanan jemput bola aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini dilaksanakan karena aktivasi aplikasi IKD di kalangan masyarakat Kelurahan Tajur masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% dari jumlah masyarakat yang memiliki KTP. Program layanan jemput bola ini berlangsung sejak b…

Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (O…

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan salah satu inovasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi. Dinas Penanaman Modal atau DPMPTSP Kota Tangerang bisa dengan baik menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang tertulis. Peneliti memiliki tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek ketepatan kebijakan, ketepa…

Analisis Optimalisasi Kapasitas Arsiparis Di Unit Pengolah Pusdatin Kementeri…

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PUSDATIN atau Pusat Data dan Informasi Desa Tertinggal dan Transmigrasi di salah satu unit pengolah yaitu Tata Usaha pusdatin. Pada Tata Usaha pusdatin, kendala yang menghambat pelaksanaan kearsipan salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia arsiparis yang belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana op…

Pelaksanaan Penyusutan Arsip Inaktif Di Unit Kearsipan II Dinas Pendidikan Ko…

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penyusutan arsip inaktif yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu: aspek pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, aspek pemusnahan arsip, dan aspek penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dis…

Pelaksanaan Pemeliharaan Arsip Inaktif Sebagai Upaya Perlindungan Arsip Di Di…

Pemeliharaan arsip adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan arsip dinamis yang ditujukan sebagai bagian dari perlindungan dan penyelamatan baik fisik maupun informasi yang terkandung dalam dalam arsip. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan arsip inaktif di Dinas Pendidikan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian k…

Pelaksanaan Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) oleh Dinas Kependudu…

Program Jemput Bola Pendaftaran Akta (JUARA) adalah program inovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Program JUARA pada Disdukcapil Kabupaten Karawang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pende…

Formulasi Kebijakan Beasiswa Pendidikan Pusbindiklatren bagi Penyandang Disab…

Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini berupa pendidikan dan pelatihan. PNS dapat mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan, baik berupa tugas belajar maupun biaya mandiri dengan jabatan apapun salah satunya Jabatan Fungsional (JF) Perencana. Untuk mengembangkan kompetensi tersebut salah satunya melalui beasiswa pendidikan. Penyandang disabilitas saat ini sudah di…