Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai instruksi untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Salah satu provinsi yang diinstruksikan untuk menyusun dokumen RPD adalah Provinsi Bali. Koordinasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali dilakukan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pembina umum daerah otono…
1. Pembangunan Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Kaltim Berkualitas. 2. Kerjasama Antar Daerah. 3. Implementasi Peraturan Daerah. 4. Integrasi Sistem Perencanaan. 5. Karakteristik universal Pelayanan Publik.
Jabatan Fungsional (JF) Penata Pertanahan di DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam rangka pencapaian kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. JF Penata Pertanahan sebagai Sumberdaya Aset yang berharga bagi organisasi perlu dikembangkan kompetensinya agar mampu melaksanakan tugas dengan profesional dan kompeten. Agar proses pengembangan kompetensi lebih terarah d…
Rendahnya penyerapan anggaran pada sekretariat provinsi papua yang disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan penggantian uang persedian (Revoling) sehingga mengalami penumpukan dan mengakibatkan penyerapan diakhir tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mendukung penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, kompet…
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan kondisi pasar yang menyebabkan perubahan dalam penyusunan dokumen pendukung pekerjaan pengadaan, revisi pada penggunaan anggaran, serta menghabiskan waktu dalam proses perencanaan pengadaan barang di unit hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah masalah dalam proses perencanaan …
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan ditemukan beberapa permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangun…