Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Nomor 55 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak, kewenangan yang awalnya berada di pemerintahan pusat, sekarang kewenangan tersebut didesentralisasikan ke daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang desa yang ditetapkan pada tahun 2014 lalu, masing-masing desa memperoleh sumber pendanaan dari…
Direktorat Polisi Satwa merupakan jajaran Polri sebagai unsur pelaksana utama pada tingkat Mabes Polri yang bertugas melakukan penyelenggaraan aktivitas pengawalan, patroli, penjagaan, SAR terbatas, Dalmas dengan satwa, pelacakan, pemeliharaan serta kesehatan Satwa Polri. berdasarkan pengamatan 55% pawang satwa masih belum memadai pada kompetensi bidang perawatan dan pemeliharaan satwa. Upaya m…
Di era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, pariwisata telah berkembang menjadi sektor penting dalam perekonomian dunia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya yang luas memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Khususnya di Kabupaten Blitar…
Pengesahan undang-undang desa oleh DPR memberikan dampak bahwa APBN berhak mengucurkan dananya untuk setiap desa. Dana yang paling sedikit berjumlah 10 persen ini didapatkan dari perimbangan kabupaten atau kota dalam APBD. Di sisi lain, aparat desa memiliki kewajiban dalam melaporkan pengelolaan keuangan ini. Apakah dana sudah digunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu…