Ditapis dengan
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Tange…
Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Jamkesda kota Tangerang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.047
- Deskripsi Fisik
- ix, 166 Hal 30
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 144 TMPD 2014
Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Utama Ar…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 12.EN2.004
- Deskripsi Fisik
- 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 143 TMEP 2014
Analisis Implementasi Kebijakan Pola Asuh Gizi Bagi Balita Di Kota Tangerang
Analisis Implementasi Kebijakan Pola Asuh Gizi Bagi Balita di Kota Tangerang merupakan solusi menurunkan prevalensi gizi buruk sebagai akibat kesulitan orang tua memberikan pola asuh gizi bagi anaknya. Padahal pemerintah Kota telah mencanangkan bahwa tahun 2013 target menurunkan angka gizi buruk sampai nol persen. Sehingga kebijkan pola asuh gizi bagi balita menjadi tumpuan untuk menuntaskan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.046
- Deskripsi Fisik
- 169 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 141 TMPD 2014
Pengaruh Implementasi Kebijakan Dan Peran Pendamping Program Keluarga Harapan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan implementasi kebijakan dan peran pendamping PKH secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Variabel terdiri dari variabel independen (variabel bebas) yaitu Implementasi Kebi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 11.D2.015
- Deskripsi Fisik
- 242 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 142 TMPD 2014
Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan/Kebersihan Di Kota Tangerang
Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus terus digali dan ditingkatkan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang utama guna membiayai pembangunan daerah. Retribusi persampahan/ kebersihan merupakan Pendapatan asli Daerah yang berasal dari sektor retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Impl…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.035
- Deskripsi Fisik
- 164 hlm. : 28 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 140 TMPD 2014
Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Penanaman Modal Swasta Terhadap Pertumb…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang selama kurun waktu 2003-2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini mengg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.036
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 135 TMPD 2014
Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Tangerang
Banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan masyarakat dan amanat Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.008
- Deskripsi Fisik
- 181 hlm. : 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 134 TMPD 2014
Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Kota Tangerang
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.009
- Deskripsi Fisik
- 192 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 133 TMPD 2014
Pengaruh Pengawasan Inspektorat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pelak…
Keberadaan Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah pada dasarnya memiliki peran penting dan strategi dalam menciptakan pengendalian intern yang sehat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pengendalian intern tersebut merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.025
- Deskripsi Fisik
- 143 hlm. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 132 TMPD 2014
Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Aspek Layanan Publik Pada Pemerintah Kot…
Kota Tangerang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat kebutuhan akan layanan publik baik kualitas maupun kuantitasnya. Guna memenuhi kebutuhan layanan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang pada a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- NPM 13.TD.023
- Deskripsi Fisik
- 135 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 131 TMPD 2014