Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Hidup pada Program Kampung…

Permukiman kumuh di wilayah perkotaan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan, termasuk di Kota Tangerang. Kondisi lingkungan yang kumuh, minimnya akses terhadap fasilitas dasar, serta tingginya tingkat kemiskinan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menginisiasi Program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) sebagai pemberdayaan masyar…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Central File Di Direktorat Jenderal Pe…

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana ruang Central File di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDT. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan utama dalam pengelolaan arsip, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, kurangnya pemeliharaan rutin, dan sistem keamanan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini, untuk mengeta…

Analisis Program Arsip Vital Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Observasi awal menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program arsip vital. Perlindungan dan pengamanan dalam lemari kayu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005, sehingga meningkatkan risiko kerusakan akibat kebakaran, kelembapan, atau hama. Penelitian ini bertujuan untuk …

Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi Sistem Informasi Monitor…

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital. Sebelum adanya Aplikasi SIMPPD, proses pelaporan dan monitoring terkait target dan capaian yang dilakukan Perangkat Daerah, masih dilakukan dengan cara manual, hanya berupa rekapan Excel. Namun, melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD), pelaporan dan monitoring dapat …

Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Pa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

20120011423

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

114 SAPN 2024

Pengelolaan Aplikasi Persuratan Elektronik (SNIPER) Pada Bagian Keanggotaan D…

Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah satu upaya mewujudkan pengelolaan persuratan yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan aplikasi elektronik dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini bert…

Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan An…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan serius, khususnya di Kota Tangerang, di mana tren kasus ini terus meningkat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan perlindungan, namun pelayanan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasu…

Pengelolaan Arsip Inaktif Di Record Center Bagian Arsip Sekretariat Jenderal …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip inaktif, yang mencakup aspek pemindahan, penataan, penyimpanan, penyusutan, dan pemeliharaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Record Center Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI. Aspek yang dianalisis meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (infrastruktur), teknologi, serta budaya orga…

Analisis Kualitas Layanan Pada Perizinan Daring

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan perizinan daring Simpok Terintegrasi di Kota Depok dengan menggunakan dimensi eGovQual, yakni Efficiency, Trust, Reliability, dan Citizen Support. Sistem perizinan ini telah mengalami perkembangan sejak diperkenalkan pada tahun 2018 dan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perizinan. Namun, meskipun DPMPT…

Analisis Sistem Penghapusan Bmd Dengan Tindak Lanjut Penjualan Berdasarkan Pe…

BMD adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD/berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penghapusan BMD bertujuan untuk menghapus barang dari daftar barang pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang setelah kegiatan pemindahtanganan BMD. Proses penerbitan keputusan penghapusan BMD dengan tindak lanjut penjualan memiliki alur yang panjang dan membutuhkan waktu yang…