Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIK…

Penelitian ini membahas Optimalisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai sistem pengelolaan arsip elektronik di Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan arsip elektronik dari aspek kecepatan memindahkan dokumen, kemampuan menyimpan dokumen, kemampuan mengindeks dokumen, dan kemampuan kont…

Analisis Penataan Arsip Inaktif Pra-Merger PT. Pelabuhan Indonesia (Persero):…

Penataan arsip inaktif pra-merger eks PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perlu dilakukan karena terjadi peralihan tanggung jawab kearsipan pasca dilakukannya merger ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penataan arsip inaktif pra-merger eks PT Pelindo II serta mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penataan …

Pengaruh Sistem Informasi Registrasi Asn Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

18311070209

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

099 SAPN 2023

Analisis Pengelolaan Sistem Tata Naskah Dinas Arsip Elektronik (SINDE ARSIP) …

Arsip memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi dari suatu lembaga seperti halnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, arsip-arsip yang dikelola kini sudah berbentuk elektronik. Adanya arsip elektronik membutuhkan suatu pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan arsip manual. Melalui pemanfaatan teknolo…

Analisis Kegiatan Pemusnahan Arsip Inaktif Di Bagian Arsip Sekretariat Jender…

Pemusnahan arsip adalah proses pengurangan arsip yang tidak lagi berguna dengan penghancuran baik dalam bentuk fisik maupun informasi arsip. Kegiatan pemusnahan arsip di Bagian Arsip DPR RI dilakukan setahun sekali secara rutin, namun demikian penumpukan arsip inaktif masih terdapat di ruang penyimpanan arsip yang memakan tempat untuk arsip yang akan disimpan. Tujuan dari penelitian ini adalah …

Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Pada Fitur …

Sebagai kota megapolitan dengan populasi 22,34 juta jiwa, DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan sosial kompleks, termasuk kemacetan, polusi udara, dan sampah. Untuk mengatasi masalah tersebut, UP JSC mengembangkan aplikasi JAKI dengan fitur JakLapor sebagai kanal pengaduan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respons UP JSC terhadap laporan yang diterima melalui fitur …

Efektivitas Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Di Kelurahan Petamburan Kota A…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di Kelurahan Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Program KLJ merupakan inisiatif pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia prasejahtera melalui bantuan finansial bulanan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,…

Analisis Peran Pemuda Karang Taruna Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjuta…

Peran pemuda merupakan komponen krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk pemuda menjalankan peran tersebut, salah satu wadah untuk menampung aspirasi pemuda adalah Karang Taruna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemuda Karang Taruna dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Jati Padang dan mengetahui f…

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Manado dalam Skema Program Hi…

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM dengan Pemanfaatan Dana Hibah Kementerian PPN/Bappenas masih rendah karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas pelekasanaan kegiatan pengembangan UMKM, termasuk pemanfaatan Dana Hibah. Penelitian ini menggunakan m…

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gagang Ke…

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Nomor 55 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak, kewenangan yang awalnya berada di pemerintahan pusat, sekarang kewenangan tersebut didesentralisasikan ke daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang desa yang ditetapkan pada tahun 2014 lalu, masing-masing desa memperoleh sumber pendanaan dari…