Mengelola Kewenangan Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-602-96936-6-0

Deskripsi Fisik

vi, 192 hlm. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Kar m

Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-1359-7

Deskripsi Fisik

279 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.05598 Eff k

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep Dan Praktek Berdasar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7642-13-3

Deskripsi Fisik

v, 239 hlm. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Pam d

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep Dan Praktek Berdasar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7642-14-0

Deskripsi Fisik

259 hllm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Pam d

Orientasi Peran Administrasi Negara Pasca Dasawarsa Reformasi Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-26-2384-0

Deskripsi Fisik

351 hlm. 21 cm.

Judul Seri

Bunga Rampai Administrasi Publik

No. Panggil

R 351 Lem o

Ekologi Administrasi Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-526-149-5

Deskripsi Fisik

223 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 PAM e

Upaya Hukum Terkait Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-756-7279

Deskripsi Fisik

xi, 260 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 Kur u

Useful Belief: Because it's Better than Positive Thinking

Useful Belief turns the "be positive" industry upside down with a fresh and modern approach to achievement. Sometimes things in life are not positive. Sometimes bad things happen to good people. If you've had a nightmare of a year, the last thing you want to hear is "Be positive!" Instead, you need an actual strategy to dig yourself out, and a truly useful guidebook to show you where to go next…

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8730-17-4

Deskripsi Fisik

402 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tut k

Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986 yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku…