Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN, yang diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN. Proses pengadaan kendaraan operasional dan fungsional kantor masih melalui mekanisme RKA-K/L dan belum terdapat ketentuan mengenai batas jumlah kepemilikan ataup…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemindahtanganan BMN dilaksanakan melalui mekanisme lelang di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang terlibat dalam pengelo…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) di Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan utama dalam penghapusan ATB, yaitu ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah ATB yang tidak lagi memberikan manfaat dengan jumlah yang telah resm…
Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari penatausahaan aset neagra yang mendukung transparansi dan akuntabilitias dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inventarisasi BMN pada kapal Tol Laut yang di kelola oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan. Pendekatan yang digunakan mengacu pada…
Pemindahtanganan BMN merupakan proses alih kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pemindahtanganan BMN adalah melalui hibah, dengan objek berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangnan. Hibah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, serta kepentingan sosial, keagam…
Laporan BMN persediaan merupakan hal yang wajib dilakukan karena laporan BMN persediaan merupakan bagian dari laporan keuangan dan menjadi salah satu objek pemeriksaan BPK. Dalam pelaksanaan pelaporan BMN persediaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Menteri Pertanian masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pengendalian persediaan yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengana…
Sub Bagian Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran strategis dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan aset tetap milik negara melalui sistem seperti SIMAN dan SAKTI. Namun, masih ditemukan tantangan dalam ketertiban pencatatan, terutama pada Daftar Barang Ruangan (DBR), serta ketidaksesuaian dalam pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis op…
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi keuangan negara dan optimalisasi pelayanan publik. Namun, keberadaan aset idle pada Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya tantangan dalam pemanfaatannya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan BMN idle di BNN dan strategi optimalisasi pemanfaatan BMN idle di BNN den…