Tesis
Implementasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Komisi Yudisial
Reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, salah satu upayanya dengan melakukan proses penyusunan anggaran berbasis
kinerja. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi kinerja yang
merupakan instrumen dari penganggaran berbasis kinerja Komisi Yudisial masih
belum optimal hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai
target yang telah ditetapkan dan nilai RB yang masih rendah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan instrumen
penganggaran berbasis kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakannya di Komisi Yudisial. Menggunakan metode kualitatif bersifat
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
telaah dokumen, serta analisis data yang digunakan reduksi data, display data,
verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Instrumen penganggaran berbasis kinerja
di Komisi Yudisial yaitu indikator kinerja adanya kendala penetapan target dan
penyusunan indikator kinerja yang terbatas seharusnya dapat melibatkan seluruh
pegawai sedangkan evaluasi kinerja hanya berupa laporan periodik dan rutinitas
mulai melakukan evaluasi bersama dengan unit terkait agar ada feedback dan solusi.
Selain dilihat dari instrumen yang digunakan dinamika internal turut
mempengaruhi implementasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja, dijelaskan
dengan mengadopsi teori dari George C Edwards III yaitu faktor komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada implementasi kebijakan
penganggaran berbasis kinerja di Komisi Yudisial komunikasi belum berjalan
dengan baik masih berjenjang hal ini dapat dipangkas dengan komunikasi langsung
atau rapat unit kecil untuk berdiskusi dua arah. Sumber daya baik SDM, informasi
dan anggaran yang ada masih sangat terbatas peningkatan SDM dapat disiasati
dengan pelatihan, diklat dan untuk peningkatan anggaran dengan mengakomodir
ide-ide pegawai dalam menciptakan program New inisiatif. Disposisi lebih
cenderung memunculkan ego sektoral dikurangi dengan menanamkan kerja sama
dan saling menghargai melalui program capacity building serta struktur birokrasi
yang ada memberikan batasan jelas namun untuk Standard operating procedures
(SOP) sebagian sudah tidak mengakomodir kebutuhan lembaga, SOP perlu
dievaluasi Kembali disesuaikan dengan peraturan dan kebutuhan lembaga.
Tidak tersedia versi lain