Tesis
Analisis Penatausahaan Piutang PNBP Pada Pascasarjana IPDN Kementerian Dalam Negeri
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan
yang dihadapi Pascasarjana IPDN, Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam
penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penatausahaan
PNBP selalu menjadi temuan BPK RI selama lima tahun berturut-turut, mulai dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
Penatausahaan PNBP untuk Kementerian/Lembaga telah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setiap Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan penatausahaan piutang PNBP
harus membentuk unit penatausahaan PNBP yang terdiri dari unit operasional,
unit administrasi dan unit pembukuan. Untuk itu penulis ingin mengetahui
kesesuaian pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP pada Pascasarjana IPDN
dengan aturan ini.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Diharapkan akan diperoleh suatu gambaran permasalahan yang
komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, secara sistematis, faktual
dan akurat tentang data dan fakta yang ada. Pengumpulan data dilaksanakan
melalui studi kepustakaan/telaah dokumen, wawancara dan observasi.
Secara umum penatausahaan piutang PNBP telah mengacu kepada
Perdirjen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penatausaan Piutang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, namun masih
terdapat beberapa permasalahan dimana pelaksanaan penatausahaan piutang
PNBP pada Pascasarjana IPDN kurang sesuai dengan Perdirjen tersebut.
Kata kunci : Piutang PNBP, Aspek Operasional, Aspek Administrasi dan Aspek
Pembukuan.
Tidak tersedia versi lain