Tesis

Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

---

Indonesia adalah negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya adalah lautan, tetapi
sistem pengelolaan sumber daya lautnya masih lemah. Indonesia memiliki laut
yang lebih luas daripada daratan, dengan populasinya yang tersebar di wilayah
pulau-pulau yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan,
yaitu terkait rentang kendali penyelenggara pemerintahan daerah yang luas dan
akses pelayanan publik yang terbatas di provinsi yang berciri kepulauan, serta
permasalahan kebutuhan dasar yang belum merata. Selain itu ketertinggalan
pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana juga dihadapi di provinsi yang
berciri kepulauan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem
Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum ayat (1) angka (19) disebutkan
bahwa Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah yang mempunyai
karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada daratan.
Untuk pertama kalinya konsep “Provinsi yang Berciri Kepulauan” muncul sebagai
tonggak pemahaman tentang kesadaran negara memiliki wilayah Kepulauan
dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Namun konsep “Provinsi yang Berciri Kepulauan” ternyata tidak berorientasi
pada bagaimana mengelola pulau-pulau, tetapi lebih mengarah pada pengelolaan
sumber daya alam di bawah laut. Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam pasal 27
UU Nomor 23 Tahun 2014 masih terbatas yaitu pengelolaan sumber daya alam di
laut dan belum memberikan kekhususan provinsi yang berciri kepulauan.
Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi yang berciri Kepulauan sampai saat
ini ternyata belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, karena pada
implementasinya Provinsi NTT melaksanakan dalam konteks kewenangan
provinsi di laut sebagaimana kewenangan yang dijalankan oleh provinsi lain pada
umumnya.
NTT merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan di Indonesia yang
menjadi lokus dalam penelitian. Sedangkan fokus penelitian adalah berkaitan
dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggambarkan tentang
”Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut di Provinsi NTT". Bagaimana
implementasinya di provinsi NTT? Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan
pendekatan Teori Grindle guna menjawab bagaimana implementasi kebijakan
tersebut dilihat dari aspek isi kebijakan dan aspek lingkungan implementasi,
termasuk kepentingan dan strategi politik siapa saja yang terlibat.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

068 TKP 2020

Penerbit

Jakarta : Politeknik STIA LAN Jakarta., 2020

Deskripsi Fisik

301 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1861002164

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2020
Tesis KP

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

DIYAH TRI IRAWATI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar