New Public Governance | PERPUSTAKAAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Buku

New Public Governance

Putra, Fadillah - Nama Orang;

Konsep New Public Governance (NPG) merupakan perkembangan terbaru dari teori governance. Buku ini merupakan pengantar yang cukup jelas untuk memahami konsep dari New Public Governance secara lebih komprehensif sekaligus mendetail. Terdapat lima konsep kunci dalam NPG yang dipaparkan secara lengkap didalam buku ini.rnrnPertama adalah konsep co-production. Realitas dilapangan menunjukan bahwa hubungan antar-aktor dalam governance bukan saja sulit dibangun, tetapi juga antar aktor tekadang masih sering memanipulasi satu sama lain. Kondisi inilah yang memunculkan sebuah konsep penyediaan layanan publik yang kemudian diberi nama sebagai co-production. Di sini, pelakunya bukan lagi pemerintah dan pihak swasta secara berdiri sendiri, namun juga melibatkan warga negara. Asumsi dari pendekatan co-production ialah bahwa layanan publik yang dinikmati oleh warga negara akan semakin lebih baik mutunya manakala warga negara, terutama yang terhimpun dalam organisasi-organisai milik warga negara, turut serta di dalam proses layanan publik.rnrnKedua adalah konsep hybrid-organization.Organisasi pemerintahan dituntut untuk menjadi organisasi yang tangguh. Inilah yang merupakan tujuan besar di balik konsep 'organisasi hibrid'. Kunci untuk mencapai itu ialah dengan menciptakan organisasi yang sangat produktif, terutama sekali produktif dalam hal inovasi. Jadi, produktivitas produk pertama-tama harus dimulai dari produktivitas ide-ide inovatif, dan produktivitas ini hanya mungkin jika terdapat produktivitas hubungan antar individu di dalam organisasi. Bahkan jika mungkin setiap kontak antar individu di dalam organisasi selalu merupakan kontak yang bersifat produktif, terutama dalam hal ide-ide inovatif. Persoalannya ialah bagaiaman membangun struktur organisasi yang memungkinkan terciptanya hubungan antar personal yang bersifat produktif tersebut? Inilah yang berusaha dijawab oleh konsep organisasi hibrid.rnrnKetiga adalah konsep kompetensi kunci.Komptensi kunci seorang manajer publik jelas identik dengan kompetensi kunci dari seorang entrepreneur. Ada banyak kompetensi yang tercakup di dalam konsep 'entreprenur', namun barangkali yang terutama ialah: mampu menjadikan organisasi birokrasi yang dikelolanya menjadi kompetitif dan efisien dalam memproduksi layanan publik, sehingga menghasilkan laba bagi organisasi yang dikelolanya.rnrnKeempat adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks NPG dipahami sebagai suatu relasi, sebagai sesuatu yang bersifat dua arah. Dalam sudut pandang ini, akuntabilitas adalah bagaimana membangun relasi, dan bukan sekedar bagaimana memberikan laporan pertanggungjawaban atau membuka akses informasi atau bahkan membuka akses kewenangan.rnrnKelima adalah konsep Evaluasi.NPG terhadap laporan-laporan evaluasi yang ada selama ini adalah bahwa apa yang dimuat di dalam laporan evaluasi oleh kamum profesional merupakan laporan yang valid dengan sendirinya. Rendahnya inovasi di bidang layanan memperlihatkan bukan saja tak adaptasinya organisasi birokrasi, namun juga mencerminkan proses evaluasi yang dilakukan di dalam organisasi terhadap layanan-layanan yang disediakannya. Proses evaluasi tidak dilihat dalam konteks yang lebih luas, namun semata-mata berdasarkan kerangka yang dibuat secara eksklusif oleh kaum profesional. Ini menghasilkan produk evaluasi yang sama sekali tak membantu sistem untuk mengingkatkan kinerjanya dalam layanan publik.rnrnOperasional dari lima konsep kunci tersebutlah yang coba untuk dilihat kontekstualisasinya di Indonesia sebagai abstraksi dari NPG sebagai sebuah konsep yang bersifat general.