Skripsi

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2018 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Studi Kasus: Pelaporan Barang Milik Negara Di Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017)

---

Setiap tahunnya BPK RI selalu melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Akhir-akhir ini banyak kementerian/lembaga yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK masih dikatakan Penatausahaan BMN pada instansi masih belum tertib. Di sisi lain, Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan dalam penatausahaan BMN dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2018 tentang Penatausahaan BMN yang harus dijadikan pedoman oleh kementerian/lembaga dalam melakukan penatausahaan BMN di instansi masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan BMN, khususnya pelaporan BMN di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP). KLIP DJP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III yang memiliki fungsi sebagai contact center Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki BMN dengan jumlah yang cukup signifikan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 4 (empat) orang Key Informant dengan menggunakan instrument Pedoman Wawancara, serta telaah dokumen-dokumen yang berkaitan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti, kemudian mengolah keterkaitan antarkomponen serta mendeskripsikan secara keseluruhan aspek-aspek yang diteliti. Pelaporan BMN memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: Dokumen Sumber, Jenis Laporan, dan Prosedur Pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ix pelaporan BMN pada KLIP DJP Tahun 2017 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan yang diamanahkan dalam kebijakan tersebut. Secara umum, adanya implementasi kebijakan yang tidak dijalankan atau dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan tidak mengganggu praktik dari proses pelaporan BMN KLIP DJP Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain: 1. Aspek Dokumen Sumber: a. Membuat DBKP sesuai dengan yang telah diatur secara manual sehingga dapat membentuk jenis laporan DBKP untuk pertama kali beserta prosedur pelaporannya; b. Memberikan masukan kepada pengelola aplikasi untuk melakukan upgrade memunculkan menu DBKP pada aplikasi SIMAK-BMN; c. Membuat checklist dokumen sumber sesuai dengan Peraturan, yang disahkan oleh Kepala Subbagian TUKI sebagai control dan bukti kelengkapan dokumen sumber pada pelaporan BMN; 2. Aspek Jenis Laporan: a. Membuat LBKP dan CaLBMN Semester II agar sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan BMN, walaupun tidak dijadikan persyaratan pada saat melakukan rekonsiliasi atau pelaporan ke UAPPB-EI dan KPKNL; b. Memperhatikan kembali format yang digunakan untuk membuat CaLBMN agar sesuai dengan peraturan yang terbaru; c. Membuat daftar pengecekan atau checklist jenis laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN yang disahkan oleh Kepala Subbagian TUKI sebagai control dan bukti kelengkapan jenis laporan pada pelaporan BMN; 3. Aspek Prosedur Pelaporan: a. Mengikuti prosedur pelaporan semesteran untuk semester II Pelaporan BMN agar sesuai dengan yang telah diatur, walaupun tidak dijadikan persyaratan pada saat melakukan rekonsiliasi atau pelaporan ke UAPPB-EI dan KPKNL; b. Membuat atau checklist prosedur pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN yang disahkan oleh Kepala Subbagian TUKI sebagai control dan bukti kelengkapan prosedur pelaporan pada pelaporan BMN; dan c. Mempelajari kembali serta menyarankan adanya sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan BMN oleh pihak terkait agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

077 S MKP 2018

Penerbit

Jakarta : STIA LAN., 2018

Deskripsi Fisik

102 hlm. : 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1626090139

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Skripsi 2018

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ario Bimo Pranoto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar