Skripsi
Pengaruh Penerapan SIMAK-BMN Terhadap Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang menjadi faktor penelitian disini adalah : (1) Sumber Daya; (2) Disposisi; (3) dan Struktur Birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, telaah dokumen, dan wawancara terhadap 6 orang key informant yang dianggap mengetahui permasalahan dalam implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1. Dari aspek sumberdaya bahwa pegawai pelaksana dan fasilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penempatan pegawai, karena luas wilayah dan jumlah pengunjung yang sangat banyak, tidak sebanding dengan jumlah pegawai tetap (PNS) yang ada saat ini sebanyak 260 orang. Dalam hal fasilitas yang dimiliki Taman Margasatwa sudah cukup lengkap hanya perlu beberapa penambahan jumlah dan pemeliharaan secara berkala vii 2. Dari aspek Disposisi bahwa Pengangkatan birokrat dan insentif sangat perpengaruh terhadap implementasi kebijakan Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, hal ini dapat dilihat melalui tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai disposisi atau arahan yang diberikan. Setiap pegawai yang menempati jabatan pelaksana sudah memahami tugas dan tanggungjawabnya karena ada analisa jabatan dan beban kerja untuk menentukan jumlah jabatan pelaksana pada masing-masing seksi/bagian. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima Pegawai Negeri Sipil di Taman Margasatwa Ragunan bisa diumpamakan sebagai insentif dan memiliki perbedaan nominalnya pada setiap Jabatan Pelaksana 3. Dari aspek Struktur Birokrasi bahwa Struktur birokrasi yang diturunkan menjadi SOP sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Pelaksana di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Pegawai yang ditempatkan pada jabatan pelaksana sesuai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Standar Operational Procedur (SOP) yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan : 1. Sumberdaya manusia Pegawai dari segi kuantitas masih perlu penambahan pegawai karena jumlah pegawai sebanyak 260 orang tidak sebanding dengan luas wilayah 147 Ha dan jumlah pengunjung mencapai 5 juta orang pertahun. Sumberdaya lain yang tidak kalah penting perlu dilakukan penambahan adalah fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai oleh pegawai untuk melakukan tugasnya seperti komputer, viii printer, handy talky, mesin potong rumput dan kayu, mobil dan motor operasional dll. 2. Perlu dilakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja secara periodik untuk menempatkan pegawai sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Perlu diperhatikan juga adalah memberikan tunjangan resiko bagi seluruh pegawai Taman Margasatwa Ragunan agar bisa bekerja dengan aman dan tenang sehingga bisa memontivasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. 3. Perlu penambahan SOP pada petugas lapangan agar bisa saling berkaitan sehingga memudahkan koordinasi dan perlu pengawasan melekat agar pegawai menjalankan tugasnya sesuai SOP yang telah ditentukan
Tidak tersedia versi lain