Skripsi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan – Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Anggaran Pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Tahun Anggaran 2015, adapun fokus permasalahan dari penelitian ini adalah “ Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang pada Sekretariat Badan Peneltian dan Pengembangan kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015? Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penyerapan anggaran yang sampai akhir tahun tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dan terjadinya penumpukan tagihan pada akhir tahun. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara dengan key informant sebanyak 5 orang dan dengan metode telaah dokumen. Adapun aspek-aspek yang pada penelitian ini adalah Aspek Pembuatan Komitmen, Aspek Pengujian dan Pembebanan, dan Aspek Perintah Pembayaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan belanja barang secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1. Aspek Pembuatan Komitmen, terjadi perubahan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali hal ini yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penarikan dana/pencairan dana, dan dapat menyebabkan mundurnya penyerapan anggaran. 2. Aspek Pengujian dan Pembebanan, hal ini terkendala dengan adanya kesalahan administrasi dan lamanya dalam proses tanda tangan persetujuan oleh PPK, sehingga proses pelaksanaan belanja barang menjadi lama dan tidak sesuai target. vii 3. Aspek Perintah Pembayaran, adanya penolakan SPM oleh KPPN disebabkan kesalahan administrasi dan kurang lengkapnya data dukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis menyarankan; 1. Berkoordinasi dengan para pejabat pengelola keuangan dan para pejabat penaggungjawab kegiatan, agar rencana kegiatan dapat dijalankan sesuai jadwal dan dengan adanya koordinasi diharapkan dapat mengurangai adanya revisi DIPA atau revisi POK. 2. Untuk mengurangi atau menghindari terjadinya keterlambatan dalam proses pelaksanaan belanja barang yang dikarenakan lamanya dalam meminta tanda tangan persetujuan dari PPK maka sebaiknya sebelum membuat pengajuan SPP para pennanggungjawab kegiatan melihat jadwal pimpinan atau PPK kapan berada dikantor sehingga proses pengajuan SPP dapat dijalankan sesuai target. 3. Dan untuk menghindari sering terjadinya penolakan SPM dari KPPN diharapkan operator SPM lebih teliti lagi dalam melakukan pengetikan pada uraian di lembar SPM, dan diharapkan dapat memeriksa kembali sebelum di bawa oleh petugas pengantar SPM ke KPPN.
Tidak tersedia versi lain