Skripsi
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMSDM) Di Biro Administrasi, Sekretariat Presiden
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) adalah aplikasi berbasis webbase yang memiliki salah satu fungsi untuk menyimpan data-data kepegawaian di dalam data base kepegawaian yang terintegrasi dengan seluruh proses kepegawaian. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel dan tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat. Biro Administrasi Sekretariat Presiden merupakan salah unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Presiden. Dalam implementasi kebijakan SIMSDM terdapat faktor-faktor dalam mendukung keberhasilan Implemantasi SIMSDM yaitu komunikasi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Biro Administrasi, Sekretariat Presiden. Peneltian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara telaahan dokumen dan wawancara kepada 7 (tujuh) orang key informant. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah hasil wawancara jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Konsep kunci pada penelitian ini ada empat faktor yang secara umum mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut akan dipakai dalam penelitian ini dalam pembuktian apakah faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Biro Administrasi Sekretariat Presiden. viii Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan SIMSDM di Biro Administrasi Sekretariat Presiden adalah 1. Komunikasi dalam proses Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen merupakan komunikasi secara horizontal dan vertikal. 2. Aspek Sumber Daya seperti kemampuan staf sudah cukup baik, begitu juga fasilitas server yang kekuatannya cukup baik dan didukung keamanan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Hak akses untuk membuka arsip digitalisasi sampai saat ini masih dipegang oleh pengelola kepegawaian, hak akses ini belum bisa diberikan kepada pejabat/pegawai karena masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai sehingga dikhawatirkan bisa dilihat dan disalahgunakan oleh orang lain. 3. Aspek Disposisi, yaitu inisiatif untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri masih kurang, dan masih rendahnya kesadaran untuk mengganti password standard menjadi password baru yang hanya diketahui dirinya. 4. Struktur birokrasi, yaitu sistem prosedur dan standar pelayanan sudah cukup memadai. Saat ini baru ada Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Kepegawaian, sedangkan SOP Pemutakhiran Data Kepegawaian belum ada. Untuk itu penulis menyarankan: 1. Aspek komunikasi, yaitu perlu diadakan sosialisasi untuk mengganti password standard menjadi password yang menggunakan kata sendiri dan sosialisasi pemutakhiran data secara mandiri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Administrasi. 2. Aspek Sumber Daya seperti kemampuan staf dalam penguasaan teknologi harus lebih ditingkatkan lagi, tenaga operator scan arsip perlu ditambah lagi. Berkaitan dengan arsip digitalisasi harus segera dicarikan solusinya, seperti memberikan kesadaran pentingnya data pribadi pegawai tersebut 3. Aspek Disposisi terkait inisiatif pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri harus diingatkan/disampaikan kembali. Penulis merekomendasikan agar admin SIMSDM jangan bosan mengingatkan pegawai terhadap hal-hal yang masih kurang dalam impelementasi SIMSDM. Hal ini bisa dilakukan dengan mengirim pesan melalui tampilan pada menu SIMSDM ketika pegawai tersebut login. 4. Aspek Struktur Birokrasi, perlu dibuatkan SOP dan Standar Pelayanan tentang semua fitur yang ada di dalam SIMSDM.
Tidak tersedia versi lain