Tesis
Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
Dalam pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di KKP Kelas I Tanjung Priok masih terjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Hal tersebut menandakan lemahnya Sistem Pengendalian Intern khususnya pada kegiatan pengelolaan PNBP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPI kegiatan PNBP dilihat dari 5 (lima) unsur sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian SPI PNBP di KKP Kelas I Tanjung Priok berdasarkan 5 (lima) unsur yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian di KKP Kelas I Tanjung Priok masih kurang baik karena seluruh pengelola PNBP melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan SOP dikarenakan KKP Kelas I Tanjung Priok belum memiliki SOP terkait penatausahaan PNBP. 2. Penilaian Risiko KKP Kelas I Tanjung Priok telah melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terkait pengelolaan PNBP dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan pada dokumen rencana tindak pengendalian terhadap risiko-risiko yang sering terjadi di KKP Kelas I Tanjung Priok. 3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian pada KKP Kelas I Tanjung Priok secara keseluruhan masih kurang baik. Pencatatan atas transaksi dan kejadian terkait pengelolaan PNBP di KKP Kelas I Tanjung Priok belum akurat dan tepat waktu. 4. Informasi dan Komunikasi Informasi dan Komunikasi baik internal maupun eksternal yang terdapat di KKP Kelas I Tanjung Priok sudah cukup baik. Pelaksanaan komunikasi internal dilakukan dalam bentuk tertulis berupa surat, nota dinas, memo, peraturan dan secara lisan dalam forum rapat. Media lain berupa alat komunikasi seperti telepon, telepon selular dan sarana surat elektronik berbasis internet. Sedangkan untuk komunikasi eksternal dilakukan secara tertulis melalui website www.kkptanjungpriok.net dan melalui pesan sms. 5. Pemantauan Pemantauan atas penerapan SPIP dalam pengelolaan PNBP di KKP Kelas I Tanjung Priok belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dilihat dari rekonsiliasi antara catatan penerimaan uang di Bendahara Penerima dengan catatan pemberian jasa/layanan di Bidang yang menghasilkan PNBP, selalu terdapat selisih data karena masing-masing petugas tidak segera mencatat setiap transaksi yang sudah dilakukan.
Tidak tersedia versi lain