Tesis
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kecamatan Gogol Petamburan Jakarta Barat Dan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Analisis implementasi kebijakan standar pelayanan kefarmasian di PT pelayanan kesehatan dasar di wilayah kecamatan, merupakan salah satu solusi untuk mendukung “Indonesia Sehat” program. Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian memerlukan perilaku perluasan, dari paradigma lama yang berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada pasien, seperti yang baru paradigma. Penelitian ini sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kefarmasian kebijakan baku yang berpedoman pada peraturan pemerintah, ditinjau dari 4 aspek kebijakan implementasi, yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, disposisi aspek struktur, dan aspek struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif yang dirancang untuk penelitian kualitatif, sedangkan keadaan sebenarnya dapat digambarkan dengan memperoleh hasil dari komparatif-kualitatif belajar. Hasilnya dijelaskan dengan menggunakan studi deskriptif-analitik. Ada beberapa pengamatan melalui wawancara dan interpretasi data sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan kebijakan standar pelayanan kefarmasian pada pelayanan kesehatan dasar di Kelurahan Grogol Pertamburan (Jakarta Barat) dan Kelurahan Kebayoran Lama (Selatan Jakarta). Ini mengarah pada analisis implementasi kebijakan masing-masing, yang menemukan perbedaan pada aspek penelitian yang terdiri dari aspek penelitian manusia dan aspek infrastruktur. Manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan standar pelayanan kefarmasian pada pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat adalah: 1) Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang obat-obatan melalui Pemberian Informasi Obat (PIO), 2) Masyarakat dapat menanyakan langsung ke karyawan tentang obatnya melalui program penyuluhan, 3) Penggunaan obat oleh masyarakat dapat dipantau melalui Pemantauan Terapi Obat (PTO). Faktor yang mendorong implementasi kebijakan pada kedua kesehatan primer tersebut pelayanan adalah: 1) Kebijakan pemerintah tentang standar pelayanan kefarmasian di tingkat primer pelayanan kesehatan ditanggapi positif oleh pegawai pelaksana kefarmasian layanan di layanan kesehatan primer, 2) Masyarakat termotivasi untuk mengunjungi layanan kesehatan primer untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang obat-obatan yang mereka gunakan. Sedangkan kendala ditemukan pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian kebijakan standar pada pelayanan kesehatan primer adalah: 1) Kurangnya sumber daya keuangan untuk rekrutmen pegawai farmasi, 2) Pemahaman yang berbeda dari masing-masing klinik tentang kebijakan karena belum ada pelayanan dan petunjuk teknis dari dinas kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun negara.
Tidak tersedia versi lain