Tesis
Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Ibu Di Kota Administrasi Jakarta Barat
Penelitian ini merupakan studi tentang gambaran Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Ibu di Kota Administrasi Jakarta Barat, dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi program. Berdasarkan Teori Edward III (1980), yang terdiri dari : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil Penelitian menyimpulkan : 1. Program kesehatan ibu pada Kota Administrasi Jakarta Barat sudah dikomunikasikan dengan baik, Program Kesehatan ibu ini sudah dikomunikasikan dengan baik oleh Koordinator Program KIA Suku Dinas Kesehatan kepada Bidan Penanggung Jawab KIA Puskesmas Kecamatan, Kemudian Bidan Penanggung Jawab KIA Puskesmas Kecamatan sudah mengkomunikasikan dengan baik ke Bidan Penanggung Jawab KIA di Puskesmas Kelurahan maupun Bidan Praktek Mandiri (BPM) serta pelayanan kesehatan lainnya. 2. Program kesehatan ibu pada Kota Administrasi Jakarta Barat sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, serta informasi dan kewenangan. Pertama, Sumber daya manusia jumlah ketersediaan tenaga masih kurang. Kedua, Sumber Daya Keuangan, secara umum sumber daya keuangan sudah cukup. Ketiga, Sumber Daya Peralatan secara umum peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar, namun ada 2 (dua) puskesmas untuk sarana gedung yang belum memadai yaitu Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Puskesmas Kecamatan Kalideres. Keempat, sumber daya informasi dan kewenangan, Suku Dinas Kesehatan bertugas untuk Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal), Puskesmas Kecamatan melakukan Pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 3. Program kesehatan ibu pada Kota Administrasi Jakarta Barat secara umum sudah berjalan dengan baik karena di dukung oleh pelaksana kebijakan yang memiliki sikap, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Pemerintah dan masyarakat. Karena adanya Tunjangan Kinerja Daerah, memungkinkan pegawai untuk memberikan kinerja yang optimal, agar sebanding dengan tunjangan yang diperoleh, begitu pula untuk Pegawai Non PNS (Pegawai Negeri Sipil). 4. Program kesehatan ibu pada Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Struktur Birokrasi sudah berfungsi dengan baik dan jelas untuk Struktur Organisasi,, dan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada semua untuk Puskesmas Kecamatan, namun jumlah SOP berbeda beda untuk setiap Puskesmas Kecamatan.
Tidak tersedia versi lain