Tesis

Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Kecamatan Di Pemerintahan Kota Palembang

---

Di tinjau dari aspek filosofis, Salah satu alasan dibentuknya negara adalah untuk menyelengarakan Pelayanan Publik kepada warga masyarakatnya, dengan demikian negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyatnya tersebut, menyikapi hal ini Pemerintah telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan Kinerja pelayanan publik ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik yang diberikan di Kecamatan dalam Kota Palembang, mendeskripsikan kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan dalam Kota Palembang serta Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan dalam Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap berbagai Narasumber baik Camat, Kasi Kecamatan dan Staf pemberi layanan pada 16 Instansi Kecamatan di Kota Palembang, juga dengan menyebar Instrumen Pertanyaan terhadap responden yang merasakan pelayanan yang diberikan oleh aparatur di Instansi Kecamatan di Kota Palembang, observasi dan pengamatan langsung di lapangan serta studi kepustakaan yang dilakukan. Seluruh data dan informan yang terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan pada Instansi kecamatan di kota palembang, berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan, telah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang, baik mengenai pelaksanaan serta prosedur yang telah diatur didalamnya, namun demikian dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yang dirasakan baik dari unsur masyarakat maupun Instansi Kecamatan sendiri, dari unsur masyarakat utamanya mengenai terlalu banyaknya persayaratan yang diberikan terhadap pelayanan yang dibutuhkan, kurangnya Informasi yang jelas tentang persyaratan pelayanan dan sering terjadinya perbedaan biaya pelayanan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan, Dari unsur Kecamatan terkendala dengan masih belum memadainya, baik jumlah maupun kualitas personil di Kecamatan, utamanya kecamatan yang terletak di daerah perbatasan yang jaraknya jauh dari pusat kota, serta masih minimnya kemampuan dan keahlian petugas pemberi layanan dalam mengoperasikan sarana prasana pelayanan yang ada. Hasil analisa terhadap Indikator kinerja pelayanan publik yang diberikan, secara keseluruhan masih perlu untuk ditingkatkan, Dari 16 Kecamatan yang ada, terhadap Indikator Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas, Produktivitas dan Kepuasan Pelanggan, yang difokuskan pada tujuh jenis pelayanan yang diteliti, meliputi pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pengoperan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Domisisli, Surat Keterangan Pindah dan Legalisir, masih terdapat lima Kecamatan yang menunjukan Kinerja Pelayanan Publik yang Kurang baik yakni Kecamatan Ilir barat II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kertapati dan Kecamatan Plaju. Adapun Kecamatan yang sudah menunjukan Kinerja yang baik akan tetapi masih harus di tingkatkan, terdapat delapan Kecamatan yakni Kecamatan Seberang Ulu II, Seberang Ulu I, Ilir Barat I, Bukit kecil, Kalidoni, Sematang Borang, Sukarame dan Alang-Alang Lebar. Kecamatan dikota palembang yang sudah menunjukan Kinerja yang baik di tujuh pelayanan yang ada, terdapat tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kemuning, Ilir Timur I dan Kecamatan Sako. Dari pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pelayanan Publik Pada Instansi Kecamatan Di Kota Palembang, dari kelima faktor yang dibahas meliputi Faktor Struktur Organisasi, Visi Misi Organisasi, Kualitas Sumber daya Manusia, Kerja sama dan Sistem Insentif, ada tiga faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Palembang dalam peningkatan Kinerja Pelayanan pada Instansi Kecamatan Kedepannya, meliputi Indikator Struktur Organisasi pada aspek pemahaman dan kejelasan aparat Kecamatan terhadap tugas yang diberikan, Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia pada aspek ketersediaan kuantitas dan kualitas Aparatur yang memadai pada Instansi Kecamatan Di Pemerintah Kota Palembang, dan Indikator Sistem Insentif pada aspek Sistem insentif yang berupa uang, dengan lebih memperhatikan Sistem Insentif yang diterima khususnya bagi para tenaga honorer di instansi kecamatan, yang pada pelaksanaanya tidak merata disetiap seksi yang ada.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

080 TMPD 2011

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2011

Deskripsi Fisik

xvi, 215 hlm. : 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

09.D2.007

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2011

Info Detail Spesifik

SC

Pernyataan Tanggungjawab

M. Sapriansyah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar