Skripsi
Pengelolaan Sampah Sungai Mookervart Oleh Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Di Wilayah Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
Pengelolaan sampah Sungai Mookervart oleh UPK Badan Air di wilayah Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sampah yang berada di sungai, badan sungai, dan dalam rangka mencegah terjadinya banjir dan menciptakan keindahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah Sungai Mookervart di wilayah Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah: aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman telaah dokumen, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Sungai Mookervart oleh UPK Badan Air di wilayah Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, secara umum sudah berjalan cukup baik. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah Sungai Mookervart di wialayah Kecamatan Cengkareng, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: ix 1. Aspek Perencanaan: dalam rangka lebih terfokus dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sebaiknya dibentuk UPK Badan Air tersendiri, baik di tingkat kota administrasi maupun kecamatan. Sehingga UPK tersebut dapat menyusun perencanaan dan sasaran sendiri dalam penanganan sampah di badan air, saluran mikro, dan penghubung. UPK Badan Air yang ada selama ini adalah UPK dalam tingkat provinsi. Sehingga bila UPK Badan Air didirikan di tingkat kota administrasi/kecamatan, disarankan untuk mengintegrasikan perencanaan pengelolaan sampah di badan air, saluran mikro, dan penghubung baik pada level kecamatan maupun level kota administrasi. 2. Aspek Pengorganisasian: perlu dioptimalkan koordinasi baik antar instansi SKPD, maupun dengan lintas sektoral dengan UPK Badan Air. Caranya dengan mengadakan rapat koordinasi pertriwulanan perkota administrasi yang difasilitasi oleh pemerintah kota administrasi yang bersangkutan. 3. Aspek Pelaksanaan: dari kegiatan penyediaan sumber daya perlu menambah saringan sampah, armada pengangkut sampah, mengerahkan alat berat excavator, penggantian peralatan yang sudah rusak, dan juga membutuhkan alat pendukung untuk memobilisasi excavator seperti crane. Selain itu, perlu menambah jumlah pekerja dan mengefektifkan penampatan-penempatan PHL yakni dengan memobilitas pekerja sesuai dengan kondisi yang ada. 4. Aspek Pengawasan: pengawasan untuk mengidentifikasi keberdaan PHL perlu ditingkatkan. Diharapkan kedepannya UPK Badan Air secara rutin agar berkoordinasi dengan Sudin PU Air. Untuk meningkatkan pengawasan, dapat dilakukan dengan mengontrol rencana kerja harian. Disamping itu, perlu dipasang CCTV untuk mengetahui kegiatan PHL maupun masyarakat sekitar yang membuang sampah di sungai.
Tidak tersedia versi lain